by

Menolak Eksploitasi Berkelanjutan di Kalumpang Raya

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Aksi penolakan eksploitasi kekayaan sumber daya alam di daerah Kalumpang Raya, bukan lagi isu baru kemarin.

Sejak masa kepemimpinan Anwar Adnan Saleh (AAS) selaku Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), aksi-aksi serupa juga sudah sering dilakukan. Namun nyatanya tidak cukup menahan arus industri masuk diwilayah tersebut.

Begitupun landansan penolakan para aktivis yang lahir, juga tidak ada perbedaan yang lebih menonjol; Soal potensi dampak lingkungan dan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adapun industri yang sering kali mendapat reaksi masyarakat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pembangkit tenaga listrik. Hal ini, juga sama halnya yang dilakukan oleh sejumlah massa aksi dari Mahasiswa Kalumpang Raya baru-baru ini.

“Menolak pembangunan PLTA Kamassi oleh PT. DND Hidro Ecopower.”

Koordianator Mahasiswa Kalumpang Raya, Aco Riswan, mengaku sudah menyuarakan sejak awal tahun 2021. Namun hasil yang didapat belum sesuai harapan. Jawaban-jawaban yang didapat pun telah menimbulkan sikap pesimis terhadap pemerintah–termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dianggap lelet menyuarakan keinginan masyarakat sampai pada penyelesaian tuntutan.

“Masalahnya dari bulan 2 berita acaranya DPRD mau survei ke lapangan. Tapi tidak ada sampai sekarang, jadi kalau saya ke DPRD bukan lagi solusi,” ungkap Aco Riswan pada mediaekspres.id, Selasa malam (24/5/22).

Sebelumnya, aksi yang digelar Aco Riswan dan kawan-kawan pada Rabu, 18 Mei 2022, tidak memperoleh sebuah dukungan berupa jawaban kepastian. Hingga mengharuskan sejumlah pemuda yang berasal dari pegunungan tersebut terpaksa bermalam dipelataran kantor gubernur.

Selanjutnya, Kamis 19 Mei 2022, berujung pada pertemuan Pejabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik. Tentunya pertemuan itu diharapkan ada hasil yang mengarah pada pencabutan izin operasasi ‘pembangunan PLTA Kamassi oleh PT. DND Hidro Ecopower.’ Akan tetapi, sebagai pemimpin baru Sulbar, Akmal Malik membungkam para aktivis yang sudah bersusah payah menunggu sebuah pertemuan yang dinanti. Pembungkaman itu, tentu bukan dalam bentuk kekerasan, tetapi bentuk argumentasi yang cukup realistis. Bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah harus berbasis data.

Sebagai pejabat baru yang ditunjuk Presiden Jokowi Widodo, Akmal Malik cukup jitu meredam sementara amarah para aktivis yang sudah terlanjut mengutarakan niatnya ‘Tak Akan Pulang Sebelum Izin PLTA Kamassi Dicabut.’

Baca juga

Tak akan Pulang Sebelum Jelas Izin Operasi PLTA Kamassi Dicabut

Tidak cukup sampai disitu, kesimpulan yang dihasilkan antara pertemuan Pj Gubernur dan Mahasiswa berbuntut pelibatan langsung sejumlah tokoh tua berpengaruh. Salah satunya, Kalvin Kalambo dan Sudirman P dalam bentuk audiensi di Tribun Merah Putih, Senin, 23 Mei 2022.

Dialog bersama Pj Gubernur Sulabar di Tribun Merah Putih

Hasil yang didapat, lagi-lagi memunculkan kekecewaan yang seakan tak berujung. Ini terungkap melalui pesan rilis Aco Riswan, karena Pj Gubernur dinilai tidak mampu mengambil sikap setelah meminta waktu beberapa hari untuk mempelajari kronologis pembangunan PLTA Kamassi di tanah Kalumpang Raya.

“Kami menilai Pj Gubernur terlalu mempersulit masyarakat yang sudah datang jauh-jauh dari kampung, namun belum mampu memutuskan sesuai dengan harapan masyakarat,” tegasnya.

Olehnya, ketua dari salah satu Organisasi Daerah (Organda) ini mengultimatum Pj Gubernur untuk serius mengambil sikap secara kelembagaan. Hal tersebut diutarakan, meskipun sebelumnya Pj Gubernur sudah menyampaikan pihaknya akan berupaya agar tuntutan Kalumpang Raya terpenuhi.

“Kami tegaskan jika pak Pj Gubernur tidak mampu mengambil sikap secara kelembagaan, maka kami meminta dengan tegas untuk angkat kaki dari Sulbar,” tutup Ketua Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat (PP Hipmakar Sulbar) Aco Riswan.

Baca juga

Bupati Mamuju Tolak PLTA Kamassi, Ini Alasannya

Sebagai penutup untuk mengakhiri aksi-aksi penolakan, Aco Riswan menawarkan sebuah solusi kepada pemerintah. Yakni pembangunan di sektor wisata, bukan sektor industri yang dapat mengacam keberlangsungan manusia. Hal ini juga dimaksudkan agar eksitensi wilayah Kalumpang Raya terjaga sebagai jantung Mamuju.

“Masyarakat lokal mendorong Kalumpang Raya untuk dijadikan wisata budaya”.

Reporter: Irwan

Editor : Mediaekspres.id

Comment