by

Tak akan Pulang Sebelum Jelas Izin Operasi PLTA Kamassi Dicabut

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – ‘Tak ada yang mampu menjawab’ itulah alasan puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forom Masyarakat Adat Kalumpang Raya terpaksa harus menginap di pelataran kantor gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), tadi malam.

Koordinator lapangan, Aco Riswan, menegaskan tidak akan meninggalkan kantor gubernur Sulbar sebelum ada kepastian dari pemerintah terkait pencabutan izin operasi PT. DND Hydro Ecopower di Kalumpang, Mamuju.

Hari ini, Kamis (19/5/22) pihaknya kembali menyuarakan penolakan pembangunan PLTA Kamassi oleh PT. DND Hydro Ecopower di Kalumpang.

Aco Riswan mengaku, pihaknya melakukan penolakan karena belum ada kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang jelas dari perusahaan. Sehingga berpotensi jadi ancaman negatif terhadap daerah, khususnya wilayah Kalumpang–Bonehau.

Selain itu, hampir seratus persen dari masyarakat menolak. Karena dinilai kehadiran perusahaan tidak akan memberikan output yang jelas terhadap kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Olehnya, pihaknya berharap, lebih baik PLTA Tumbuan yang sudah ada lebih dulu dimaksimalkan untuk kepentingan daerah. Itu pun dianggap sudah cukup untuk kebutuhan energi dan tak perlu ada penambahan lagi.

“Kami tidak akan meninggalkan tempat sebelum ada fakta integritas yang di buat pemerintah terkait pencabutan izi operasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Herdin Ismail, mengaku mendukung keberadaan massa aksi dalam menyampaikan berbagai dugaan problem daerah.

Demikian juga sejalan dengan keinginan Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik ‘Untuk lebih banyak mendengar aspirasi dari pihak manapun’. Tujuannya agar mempermudah merumuskan persoalan teknis dalam penyelesaian masalah atau untuk sebuah agenda pembangunan.

“Beliau (Pj Gubernur) sedang rapat di Polda, nanti setelah itu saya minta waktu untuk menyampaikan harapan adik-adik,” tutup Herdin Ismail.

Reporter: Irwan

Editor : Mediaekspres.id

Comment