by

PMII Mamuju Sorot Kegiatan Pengkayaan Hutan Lindung

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mamuju menyorot kegiatan pengkayaan hutan lindung dari tahun ke tahun di Sulawesi Barat (Sulbar).

Menurut Sekertaris Umum Cabang PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, kegiatan pelestarian hutan sering kali luput dari perhatian publik. Padahal siklus kehidupan sangat bergantung terhadap fungsi hutan sebagai paru-paru bumi.

Di samping itu, secara garis besar, fungsi hutan bukan hanya sebagai lahan penyedia kayu. Tetapi sebagai kalangsungan ekologi atau habitat flora dan fauna, sebagai penyedia air dan oksigen, sumber pangan masyarakat adat, mencegah terjadinya longsor, banjir serta erosi.

Olehnya, peran pengawasan publik, maupun APH pada sektor pelestarian hutan sangat diharapkan. Seperti kegiatan Prioritas Nasional yang menjadi program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Adanya dugaan korupsi pada program pelestarian hutan di Polman, kegiatan tahun 2018 – 2019, membuka mata kita untuk lebih melibatkan diri melakukan pengawasan,” kata Refli, Sabtu (30/07/2022).

Lanjut Refli menyampaikan, dugaan kasus korupsi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang bergulir di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar (Polman) tersebut, adalah bagian terkecil program pemerintah.

Baca juga

RHL di Sulbar Masuk Tahap Penyidikan

Rintihan Anak Petani Sawit

Faktanya kata dia, tahun ini, dalam rencana kerja dan anggaran KLHK sebesar Rp. 7,12 triliun dan tentunya dari tahun ke tahun angkanya tidak berbeda jauh. Namun yang jadi soal karena program yang masuk ke daerah tidak terpublis dengan baik.

“Ini juga perlu mendapat perhatian. Dalam waktu dekat kami akan mencoba meminta data kepada lembaga-lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelestarian hutan,” ungkapnya.

Kemudian itu, pihaknya juga akan mengevaluasi kinerja lembaga kehutanan, mengingat tidak jelasnya progres atau capain dalam menangani lahan kritis di Sulbar.

“Kita tidak tau berapa luas lahan kritis di Sulbar, dan seperti apa peran pemerintah ?. Jangan sampai dianggarkan setiap tahun untuk kegiatan pengkayaan tetapi justru lahan kritis semakin meningkat, kan aneh,” ujarnya.

Tak hanya itu, Refli juga menyinggung kasus alih fungsi hutan lindung Desa Tadui Mamuju yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. Demikian kata Refli, menjadi penting sebagai pelajaran bagi pemerintah untuk aktif melakukan sosialisasi kawasan hutan lindung. Begitupun masyarakat untuk tidak serta merta merubah fungsi hutan, dan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tebang pilih mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran tindak pindana terkait alih fungsi hutan lindung.

“Tentu kegiatan konservasi menjadi penting, sebagai upaya mengembalikan fungsi hutan yang sudah berubah fungsi atas nama pembangunan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah kembali menganggarkan kegiatan Pengkayaan Hutan Lindung di Kabupaten Mamuju, melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDAS-HL) Lariang Mamasa.

Adapun sistem kerja tahun ini sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini sudah diswakelolakan, dan wilayah kerjanya 300 hektar di Bonehau-Kalumpang, dengan anggaran sekira Dua Milliar . Kemudian dari 300 hektar tersebut dikelolah Lima kelompok masyarakat.

Reporter : Irwan

Editor : Mediaekspres.id

Comment