by

Dugaan Permasalahan di Dana PEN Sulbar 2021

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) di tahun 2021 diduga ada manipulasi data atau maladministrasi. Tak hanya itu, hasil perkerjaan pun diduga jauh dari kualitas baik dan tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Salah satu titik pekerjaan yang jadi sampel temuan Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah Republik Indonesia (LAKIP RI) adalah segmen Martadinata-Tapalang Barat.

Pada pelaksanaan proyek segmen Martadinata-Tapalang Barat, LAKIP RI menemukan dugaan perkerjaan pembangunan talud dan drainase yang dibiayai dana PEN tidak sesuai RAB.

Untuk memastikan dugaan tersebut, LAKIP RI bersama dengan DPRD Sulbar dan OPD terkait akan turun meninjau langsung sesuai kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin, Selasa 5 Juli 2022.

Ketua LAKIP RI, Aldin Moh. Natsir, mengaku telah melakukan RDP gabungan yang melibatkan Komisi I, II dan III di kantor DPRD Sulbar kemarin. Dalam hal ini dihadiri juga sejumlah pihak, diantaranya; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Biro Keuangan, Perhubungan, Biro Tata Pemeintahan dan Satpol PP.

Aldin Moh. Natsir mempersoalkan proses administrasi persyaratan permohonan pinjaman dana PEN. Ia mengatakan antara jawaban Dinas PUPR dan PTSP tidak singkron. Dinas PUPR pada awal rapat mengaku memiliki dokumen izin lingkungan sebagai syarat mutlak memperoleh pinjaman dana PEN dari Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Disisi lain Dinas PTSP mengaku tidak mengeluarkan izin lingkungan.

“Inilah ketidak manpuan Pemprov membuat izin lingkungan baru dalam waktu singkat, sehingga dipaksakan menggunakan izin lingkungan tahun 2011,” ungkap Aldin, Rabu (06/07/22).

Dalam prateknya, proses pencairan di keuangan juga menggunakan izin lingkungan lama, padahal harus menggunakan yang baru. Itupun kata Aldin, Dinas PUPR tidak konsisten memberikan jawaban terkait pencairan anggaran. Awalnya dikatakan sudah 50 persen yang dicairkan untuk pekerjaan tahap kedua, dan belakangan justru diakui baru 25 persen. Sementara untuk tahap pertama sudah 90 persen.

Olehnya LAKIP RI mencium oroma maladministrasi yang melibatkan mantan gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dan pihak dinas terkait. Dan apabila ditindaklajuti ada indikasi memperkaya orang lain dan kerugian daerah yang bisa berimplikasi pidana.

“LAKIP RI sudah mengingatkan, baik lewat surat maupun mendatangi dinas dinas beberapa kali, termasuk staf ahli. Mereka bilang saya tidak bisa komen, itu semua sudah diatur oleh gubernur, dinas PUPR dan Keuangan,” sebutnya.

Kemudian masalah mutu pekerjaan yang diduga tidak sesuai RAB pada pekerjaan talud dan drainase. Pada struktur bangunan ada rongga atau ruang yang kosong, padahal seharusnya itu terisi. Selain berongga, hasil adukan semennya pun tidak bagus, sehingga mudah hancur.

Hal ini disayangkan terjadi, karena sudah melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai tim pendamping pelaksana pekerjaan. Bahkan dalam operasionalnya diduga dibiayai oleh APBD.

“Jadi seluruh persoalan ini bermasalah kok bukan temuannya pendamping pelaksana ?,” ujarnya.

Baca juga

LAKIP RI Jembatani UMKM Sulbar Mendapatkan Modal

Dari berbagai indikasi permasalahan dana PEN yang dialokasikan untuk pembangunan infrastutur, LAKIP RI juga menginisiasi membentuk TIM Pencari Fakta yang melibatkan sejumlah wartawan dari berbagai media dan LSM. Sebagai penguatan kerja-kerja lapangan.

Reporter: Irwan

Editor : Mediaekspres.id

Comment