by

Temuan BPK Terhadap LKPD Sulbar Tahun 2021

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Barat (Subar) menemukan sejumlah permasalahan terkait sistem internal pemerintah dan kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Adapun temuan tersebut, disampaikan Kepala BPK Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan,
sebagai berikut:

1. Adanya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang berstatus tidak aktif, yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Adanya kekurangan volume 5 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga Dinas PUPR, senilai 185 Juta Rupiah.

Kemudian ada pula 11 paket pekerjaan yang terlambat atau belum selesai dilaksanakan, sehingga dikenakan denda keterlambatan senilai 3,2 Milliar Rupiah, dan denda minimal 866 Juta Rupiah.

3. Adanya pertanggungjawaban barang habis pakai pada Sekretariat Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

4. Pengelolaan khas yang tidak memadai dan terdapat selisih kurang khas RSUD Sulbar, senilai 125 Juta Rupiah

5. Adanya penyajian investasi permanen pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi, dan tidak sesuai ketentuan.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sulbar tetap memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Hal tersebut disimpulkan berdasarkan pemeriksaan hasil LKPD Sulbar sesuai Standar Penilaian Keuangan Negara (SPKN) dengan mempertimbangkan tingkat materialitas.

“Kami ucapkan selamat atas pencapaian Opini Tanpa Pengecualian yang kedelapan kalinya ini. Yang telah diraih oleh pemerintah Sulawesi Barat,” ucap Hery Ridwan di rapat paripurna DPRD Sulbar, Senin (23/5/22).

Menanggapi itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan untuk tidak berpuas diri atas predikat WTP yang diperoleh.

Karena menurutnya, mempertahankan jauh lebih sulit. Sehingga tahun mendatang diperlukan kerja keras, kebersamaan dan dukungan semua pihak.

“Terutama dewan yang terhormat untuk melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan keuangan provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Pj gubernur.

Kemudian terkait temuan BPK berupa adanya kerugian keuangan daerah, pihaknya telah melakukan tindaklanjut pada saat pembahasan atau finalisasi laporan hasil pemeriksaan.

“Sedangkan temuan yang bersifat penyempurnaan pada Sistem Pengendalian Internal atau SPI akan segera diambil langkah-langkah penyelesaian dalam waktu sesingkat-singkatnya,” sambungnya.

Reporter: Irwan

Editor : Mediaekspres.id

Comment