oleh

Aktivis PMII Mamuju Minta Dewan Jangan Lembek ke Gubernur

MAMUJU,MEDIAEKSPRES,id-Pelbagai persoalan yang muncul di lingkup pemerintahan Sulawesi Barat (Sulbar) seakan tak putus. Peran seorang Gubernur sebagai pemimpin daerah, perlu dipertanyakan.

Aktivis PMII di Mamuju, Hassanal meminta dewan dan gubernur untuk tobat berjamaah.
“Jangan hanya OPD yang dievaluasi. Gubernurnya juga perlu. Makanya Dewan jangan lembek,” ujar Hasnal. di Mamuju, (23/08/2021).

Menurut Ketua Cabang PMII Mamuju Muhammad Hasanal, langkah hati-hati gubernur dalam menyepakati realisasi dana hibah dan Bansos bukan tanpa alasan.

Hal itu menurutnya, dikarenakan sejumlah OPD terkesan lalai dalam mempersiapkan dokumen terkait penggunaan dana hibah dan bansos.

“Itu terbukti setelah perintah Gubernur melakukan pemetaan terdapat sejumlah program di OPD tidak bisa terlaksana, entah apa sebabnya,” kata Hasanal, ketua UmumPmii Mamuju, ini.

Dimana, Gubernur akhirnya memberi waktu satu Minggu kepada OPD untuk melakukan percepatan terkait penggunaan dana hibah dan bansos.

Sehingga menurutnya, berdasarkan jawaban gubernur saat paripurna memberikan sinyal bahwa buruknya OPD saat ini.
“Kami pun meminta kepada Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap jajaranya, utamanya kepada OPD yang bermasalah,”ujarnya.

“Gubernur harus tegas akan apa yang terjadi di Pemprov hari ini. Jangan seakan menutup mata dengan sekelumit persoalan yang ada,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam jawaban Gubernur juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, terdapat kesalahan rekening terkait program hibah dan bansos.

Termasuk, ditemukannya beberapa OPD yang harus menggeser programnya lantaran tidak memenuhi persyaratan dokumen yang ada.

“Ini harus menjadi catatan Gubernur, bahwa kinerja OPD saat ini tidak menunjukkan good governance, dalam sebuah pemerintahan,” tandasnya.

Lanjut dia, Terutama pada kebutuhan krusial seperti pelayanan kesehatan yang hari ini Rumah Sakit (RS) regional Sulbar, viral dengan berbagai macam masalahnya. Terjadi tuding lempar tanggung jawab antara BPKPD dan pihak RS, juga harus di evaluasi.

Ia pun berharap, DPRD dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas yang bekerja berdasarkan kepentingan rakyat.

Peran legislative begitu penting sebagai representasi suara rakyat dalam menyampaikan kebutuhan dan problem kemasyarakatan yang timbul akibat dari kebijakan pembangunan yang ada. (Rls/*).

Reporter : Idr
Editor : Mediaekspres.id

“Jika seseorang mengoreksi Anda, dan Anda merasa tersinggung, maka Anda memiliki masalah ego.”

Nouman Ali Khan

 

Tonton Video ini;

Komentar