by

Proyek Lampu Jalan “Gerogoti” Anggaran Desa di Mateng

MATENG, MEDIAEKSPRES.id – Sejumlah desa di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) kabarnya menganggarkan proyek lampu jalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, harga pengadaan lampu jalan tersebut mencapai puluhan juta rupiah per unit.

Hal itu diakui Kepala Dinas (Kadis) PMD Kabupaten Mateng, Dzulkipli. Katanya, pengadaan lampu jalan tersebut sudah diprogramkan sejak jauh hari.

“(Sudah diprogramkan) sebelum masa pandemi,” terang Dzulkipli.

Namun, kepala dinas PMD belum bisa memastikan jumlah desa yang akan mengalokasikan anggaran untuk proyek lampu jalan.

Program pengadaan lampu jalan yang dibebankan di anggaran dana desa tersebut lantas disorot Dewan Pemuda Mateng.

“Program ini adalah titipan dan bukan kebutuhan prioritas masyarakat,” ujar Ketua Harian Dewan Pemuda Mateng, Herman, belum lama ini.

Menurut Herman, ada beberapa faktor permasalahan di banyak desa yang masih sangat tertinggal, baik dari segi kemandirian, kesenjangan, kemiskinan — serta permasalahan lainya — yaitu banyak desa menggunakan anggaran dana desa yang hanya konsen pada wilayah fisik — seperti pembuatan dekker peningkatan jalan dan gorong gorong.

“Dan masih banyak sekali program desa lainnya yang sangat prioritas bisa menjadikan desa berkembang dan menjadi desa mandiri,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan guna penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat mengalokasian dana desa yang berjumlah milliaran rupiah di masing-masing desa.

Mirisnya, sesuai UU No 6 Tahun 2014, lanjut Herman, belum ada desa yang bisa mengelola anggaran secara efektif untuk menjadi desa mandiri yang tidak mengharapkan sepenuhnya lagi pengalokasian anggaran dana desa, baik sumbernya dari APBN maupun APBD.

Ia melanjutkan, ada berapa prinsip dalam prioritas pengelolaan dana desa. Selain mengacu kepada penuntasan kemiskinan, kesenjangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu, kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa, kebutuhan preoritas yang mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda bedakan,

“Kalau mengacu pada UU dalam prioritas pengelolaan dana desa, seharusnya tidak ada lagi program desa yang memboroskan anggaran dana desa, apa lagi itu progran titipan dari luar yang tidak menyentuh sama sekali Kebutuhan preoritas masyarat dan menjadikan desa menjadi mandiri,” tegas Herman.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Inspektorat dan DPRD Kabupaten Mateng bisa bekerja secara profesional untuk mengevaluasi progran pengadaan lampu jalan yang terindikasi sebagai titipan tersebut.

“Bagaimana jika ada desa mengalokasikan dana desanya 3 sampai 4 tiang, berarti 80 juta, dan jika diakumulasi sekian desa yang memprogramkan, bisa mencapai sampai milliaran rupiah, ini sama sekali tidak logis, bukanya persoalan penerangan lampu jalan juga bagian dari pada tanggung jawab pemerintah daerah, apa lagi ini kan masi dalam suasana pandemi Covid-19, bukanya hari ini pemerintah fokus dalam pemulihan ekonomi dan hal prioritas lainnya?” herannya.

Menanggapi itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Mateng, Mansyur bakal mengecek langsung ke lapangan soal kebenaran apakah ada perintah dari pimpinan dalam hal ini bupati Mateng.

Reporter: Jeky

Editor     : Mediaekspres.id

“Secara umum, korupsi cenderung ada setiap kali pemerintah ingin memperpanjang, atau menjual sesuatu.”

Alan Greenspan

Comment