by

Gambaran Perekonomian Indonesia di Tengah Covid-19, Pemda bakal Tertekan

JAKARTA, MEDIAEKSPRES.id – Pandemi Covid-19 telah mengenai lebih 2 juta manusia dengan 134 ribu kematian. Di Indonesia tercatat 5.516 kasus per 16 April 2020 terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Ekonomi dunia mengalami tekanan berat dan akan merosot tajam minus 3 persen dibanding proyeksi Januari yang positif 3,4 persen menurut International Monetary Fund (IMF).

Perekonomian Indonesia juga terimbas negatif akibat Covid19 — dan langkah pencegahan melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baru-baru ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyiapkan skenario untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat pandemi tersebut.

“Meski sulit membuat proyeksi dampak ekonomi akibat Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir, pemerintah tetap menyiapkan skenario untuk menangani dan meminimalkan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19,” ungkap Sri Mulyani yang dikutip dari laman Facebook pribadinya, Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, baseline (data awal) asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 akan turun menjadi 2,3 persen, dengan skenario sangat berat akan lebih rendah lagi.

Perkembangan APBN hingga akhir Maret masih cukup baik. Pendapatan negara tercatat Rp 375,9 triliun tumbuh 7,7 persen dari tahun lalu. Namun kenaikan penerimaan negara ini akibat pembayaran deviden BUMN (PNBP) dan penerimaan cukai hasil tembakau yang lebih awal.

Kegiatan ekonomi mulai menujukkan perlemahan pada semua sektor di bulan Maret. Hal ini, kata Sri Mulyani, perlu diwaspadai. Seperti tercermin dari penerimaan pajak yang mengalami penurunan 2,5 persen dari tahun lalu.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 452,4 triliun atau tumbuh 0,1 persen. Namun belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 143 triliun atau naik 11 persen dibandingkan tahun lalu.

Belanja sosial mencapai Rp 47,2 trilin, naik 27,6 persen untuk meningkatkan perlindungan masyarakat.

“Belanja sosial dan kesehatan akan meningkat tajam pada bulan-bulan mendatang, seiring dengan upah pemerintah menangani Covid-19 dan meningkatkan perlindungan sosial secara lebih luas,” terang Menkeu.

Sementara belanja barang sebesar Rp 35,2 triliun menurun 6,6 persen karena adanya sistem work from home (WFH) dan penghematan belanja perjalanan, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional.

“Momen Covid19 telah mampu menciptakan efisien cara kerja Pemerintah yang harus dipertahankan selanjutnya,” imbuh Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, belanja modal mencapai Rp 12 triliun atau naik tajam 32 persen dari tahun lalu. Pengendalian belanja modal akan dilakukan dan dialihkan untuk penangan Covid-19.

Sedangkan dana transfer daerah mencapai Rp 167,3 triliun atau turun 7,7 persen. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah daerah akan menghadapi tekanan berat penurunan transfer keuangan dari pusat akibat penurunan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan realokasi dan penghematan belanja tidak priortas, sebagai upaya menanggulangi penanganan Covid-19.

Tak lupa, Sri Mulyani menjelaskan, dana desa juga sebagian dialihkan untuk bantuan sosial bagi penduduk desa yang paling rentan.

“Covid-19 adalah ancaman bagi semua. Meski pemerintah meningkatkan bantuan sosial masyarakat, solidaritas seluruh rakyat sangat penting,” ujarnya.

“Saya menghargai gerakan gotong-royong dari semua kalangan untuk membantu sesama kita yang mengalami dampak negatif akibat Covid-19, seperti pekerja sektor informal dan yang terkena PHK,” imbuh Sri Mulyani.

Dalam menghadapi tantangan besar ini, Menkeu memastikan, APBN akan terus dijaga dan dirancang adaptif namun hati-hati, agar mampu menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Reporter: Harly

Editor     : Mediaekspres.id

Comment