MEDIAEKSPRES.id – Pandemi corona virus disease (Covid-19) betul-betul menjadi momok bagi umat manusia. Bukan hanya kesehatan, virus asal Tiongkok itu juga menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan. Ekonomi susah, pengangguran dan kemiskinan di mana-mana.
Keadaan saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Aktivitas ekonomi melambat signifikan. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya 2,3%.
Jika itu benar terjadi, maka akan menjadi laju terlemah ekonomi Indonesia sejak tahun 1999.
Dunia usaha kelimpungan karena pemasukan berkurang drastis, bahkan nihil. Sementara argometer biaya terus berputar. Akibatnya, gelombang PHK atau pekerja ‘dirumahkan’ tak bisa dihindari.
Dari data Kementerian Ketenagakerjaan per 16 April 2020, jumlah buruh yang harus di-PHK mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan.
Rincianya adalah pekerja sektor formal sebanyak 1.500.156 orang dari 83.546 perusahaan dan sektor informal sejumlah 443.760 orang dari 30.794 perusahaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memprediksi akan ada penambahan 5,2 juta orang yang kena PHK. Hal itu dipicu masa penyebaran Covid-19 yang belum diketahui waktunya.
Di sinilah peran negara. Ya, negara harus hadir sebagai bapak yang menjamin kehidupan layak bagi anak-anaknya.
Seperti yang dikemukakan George wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), segala tindakan negara adalah untuk kepentingan umum.
Rakyat tak bisa aman dari corona hanya dengan imbauan “di rumah aja” atau “social distancing”. Si corona masih mengintai dari sisi lain.
Ada dapur yang harus tetap mengepul, ada susu yang harus diberikan ibu kepada anaknya.
Jangan sampai terjadi lagi kasus Atek di Medan yang harus menerima bogem mentah dari massa karena mencuri beras 5 kilogram.
Jangan ada lagi kasus Yuli di Serang, Banten yang meregang nyawa karena dua hari tidak makan.
Jangan lagi ada keluhan Indah dan Marten, warga Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang hidup was-was memikirkan kebutuhan logistik karena pemukimannya harus diisolasi wilayah.
Wacana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat harus segera direalisasikan, tanpa birokrasi berbelit-belit.
Menurut Ketua Bidang Informasi, Teknologi dan Komunikasi Badko HMI Sulselbar, Amiruddin, kesiapan anggaran pemerintah dalam ‘perang’ melawan corona harus nyata.
Pos anggaran harus jelas dan tepat sasaran. Masyarakat penerima bantuan betul-betul dari kalangan tidak mampu.
“Yang lebih utama adalah kesiapan dari segi anggaran penanganan virus ini harus jelas pos anggaranya,” kata Amiruddin.
Meski sorotan aktivis HMI itu merujuk pada pemerintah daerah, namun tidak salah jika kita menyerukan hal tersebut ke skop yang lebih luas, pemerintah pusat.
Rakyat hari ini tak butuh kail untuk memancing. Masyarakat butuh ikan yang harus segera disantap.
Rakyatmu menjerit pak Presiden!
Penulis: Shermes
Quotes of the day “Ketika sensor berkuasa, ketika kekuasaan menindas akal sehat, maka jurnalisme harus melawan.”
Andreas Harsono
Comment