by

Tanggapi Watimpres, Ketua PMII Mamuju: Wajib Ada Fakta Integritas

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menuntut pemerintah membuat sebuah fakta integritas terkait wacana penundaan Pemilu atau Jokowi Tiga Periode.

Hal tersebut disampaikan Ketua Cabang PMII Mamuju, Syamsuddin, menyusul sikap pemerintah melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto dalam menanggapi tuntutan mahasiswa dari BEM Nusantara.

“Untuk meyakinkan kami, maka perlu ada fakta integritas dari pemerintah beserta dewan perwakilan rakyat,” kata Syamsuddin kepada mediaekspres.id, Sabtu (09/04/22).

Lebih lanjut, Syamsuddin menyampaikan, bahwa pernyataan secara lisan belum kuat untuk menggugat pemerintah jika dikumudian hari ada amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sehingga menurut dia, perlu ada sebuah pernyataan secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Pernyataan secara lisan bisa saja dilanggar dan hukumannya juga hanya berupa sanksi sosial,” ungkapnya.

Baca juga

Harga Pertamax Naik, Ketua PMII Mamuju: Pemerintah Harus Empati

Meskipun cecara rasional Syamsuddin mengakui, kemungkinan besar wacana penundaan Pemilu tidak akan terealisasi karena bertentangan dengan Undang-undang. Tetapi potensi amandemen bisa saja dilakukan karena melihat kekuatan besar partai koalisi pemerintah di parlemen.

Olehnya itu, atas ke khawatiran terhadap potensi yang terjadi, maka pihaknya akan berencana kembali turun melakukan aksi unjuk rasa. Agar pemerintah dapat bersikap tegas dan mengeluarkan sebuah pernyataan tertulis secara kelembagaan yang dapat disepakati bersama.

“Sampai saat ini kami tidak menerima informasi terkait adanya fakta integritas yang telah disepakati. Baik itu dari Pengurus Besar (PB) sendiri,” ungkapnya.

Reporter: Irwan

Editor : Mediaekspres.id

Comment