by

Tuntutan Amuk Bahari Sulbar

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Beberapa hari lalu, tepatnya Rabu, 21 September 2022, Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Bahari Sulawesi Barat (Amuk Bahari Sulbar) melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Sulbar.

Dalam tuntutannya Amuk Bahari Sulbar menolak rencana pembahasan revisi RTRW–RZWP3K Sulbar yang tidak partisipatif, dan tidak melibatkan seluruh elemen pemuda, masyarakat, beserta NGO.

Amuk Bahari Sulbar juga menolak pembangunan pelabuhan/tersus (terminal khusus) di zona perikanan tangkap Sulbar, dan rencana perubahan zona perikanan tangkap yang diatur dalam pasal 15, Perda RZWP3K Sulbar.

Latar belakang dari tuntutan diatas merupakan hasil kajian ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasca Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menetapkan Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang RZWP3K, terjadi gelombang penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Demikian karena dianggap ada pasal yang mengancam perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Pada tahun 2019, Amuk Bahari Sulbar juga sempat melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan Perda Nomor 6 tahun 2017, karena tidak dimasukkannya zona pemukiman dan mitigasi bencana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, Amuk Bahari mempersoalkan jumlah zona perikanan tangkap yang ditetapkan sebagai wujud pengakuan ruang hidup nelayan, baik itu tradisional ataupun lokal. Dimana dalam regulasi hanya tercatat sekitar 19 kecamatan yang masuk dari seluruh kecamatan yang ada di Sulbar.

Hal tersebut dianggap sebagai bentuk penghianatan pemerintah terhadap masyarakat Sulbar yang notabenenya secara geografis adalah wilayah pesisir. Diketahui dari 6 kabupaten di Sulbar, ada 5 kabupaten yang berada wilayah pesisir dan satu berada di pegunungan.

Dalam perjalanannya, zona perikanan tangkap sebagai wujud pengakuan ruang hidup nelayan, lagi-lagi kembali terancam akan di rubah dengan dalih akan ditempati sebagai rencana pembangunan pelabuhan/tersus.

Rencana pembangunan pelabuhan/tersus ini diketahui direncanakan di beberapa desa kecamatan. Diantaranya kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Serta sebagian juga ada dibagian pesisir Kabupaten Majene.

“Ini tentu menjadi kabar yang sangat buruk kepada masyarakat Sulbar sebagai masyarakat pesisir, karena ditengah pemerintah tidak memperjelas zona pemukiman dengan mitigasi bencana pesisir, justru kembali ingin menghilangkan zona perikanan tangkap yang sudah ditetapkan sebelumnya.”

Amuk Bahari Sulbar menduga skema perubahan zona perikanan tangkap ini akan melalui revisi Perda yang mengatur tentang RTRW dan RZWP3K Sulbar, dengan atas nama penyesuaian kebijakan satu peta — tentunya Perda RTRW dan RZWP3K akan dileburkan.

Baca juga

Wakil Ketua 2 PC PMII Mamuju, Sarankan Ruang Kelola Rakyat Tidak Dipersempit

Stop Pembiayaan PSN, Alihkan Untuk Subsidi BBM

Meskipun motivasi pembangunan pelabuhan/tersus ini karena kebutuhan transportasi untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Namun ditakutkan justru mengorbankan ruang hidup masyarakat pesisir, khususnya menggusur wilayah tangkap para nelayan – sehingga rencana tersebut perlu dikawal.

Penulis: Sakti

Comment