oleh

Polemik RUU PKS: Jalan Terjal Perjuangan Hak Perempuan

MAJENE, MEDIAEKSPRES.id –  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih menjadi polemik. DPR tetap urung  mengesahkan rancangan tersebut.

Padahal, RUU PKS sejatinya telah diinisiasi Komnas Perempuan sejak 2012. Sekitar empat tahun lamanya Komnas Perempuan membujuk lembaga legislatif agar membuat payung hukum soal kekerasan seksual.

Barulah pada Mei 2016, DPR meminta naskah akademik payung hukum tersebut.

Sayangnya, meski naskah akademik sudah diserahkan, DPR hingga saat ini tak kunjung membahas RUU PKS.

Kondisi ini menggambarkan perjuangan perempuan dalam menuntut hak, seakan menemui jalan terjal.

Selain minimnya dukungan pemerintah, RUU PKS juga mendapat penolakan dari beberapa kelompok.

Guru Besar kajian gender dan studi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Nina Nurmila membeberkan, penolakan RUU PKS berasal dari kelompok-kelompok konservatif yang masih menganggap RUU tersebut melegalkan perzinaan.

Kelompok konservatif ini, lanjut Nina, sangat militan dan pandai menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks-hoaks mengenai RUU PKS.

“Mereka juga merekrut anak muda, mempengaruhi mereka dan melakukan kontra narasi dengan menggunakan berbagai media untuk menentang ide-ide progresif,” ungkap Nina seperti dilansir CNN Indonesia.

Namun begitu, seruan untuk mendorong RUU PKS tetap digelorakan seumlah aktivis perempuan.

Salah satu kader Sarinah GMNI Cabang Majene, Inne Pebrianti, mengatakan, seluruh organisasi keperempuanan, organisasi cipayung dan semua pihak yang mengerti akan pentingnya RUU PKS, sepakat untuk mendorong rancangan tersebut ke dalam prolegnas prioritas 2021.

Dia menjelaskan, RUU PKS adalah payung hukum bagi korban kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan kekerasan secara langsung bagi anak dan perempuan.

“Sayangnya kemarin di 2020 batal disahkan, bahkan dikeluarkan dari rancangan UU karena katanya pembahasannya sulit. Itu yang menjadi alasan mereka (DPR), tidak masuk akal sekali. Padahal ini satu-satunya payung hukum bagi korban kekerasan,” urai Inne.

Dirinya pun menyindir UU Omnibus Law yang dinilai tidak fundamental, tapi justru disahkan secepat kilat oleh DPR.

Padahal, Mahasiswi STIKES Bina Bangsa Majene itu menilai, RUU PKS bukan cuma menjadi payung hukum untuk korban, tapi nantinya akan bisa merehabilitasi korban dari trauma akibat mendapatkan kekerasan.

Inne Pebrianti pun berharap, aspirasi kaum perempuan itu bisa didengar dan direalisasikan oleh DPR RI, demi menjamin hak gender  di Indonesia.

Untuk diketahui, dalam RUU PKS terdapat pengaturan mengenai 9 tindak pidana kekerasan seksual.

Sembilan tindak pidana tersebut adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Selain itu, RUU PKS juga memuat enam elemen kunci prinsip HAM perempuan, mencantumkan hak korban dan keluarga secara terperinci, mengatur hak saksi, menjelaskan definisi masing-masing jenis kekerasan seksual, dan mengatur pemidanaan berdasarkan dampak yang dialami korban.

Penulis: Shermes

“Banyak orang bertanya kepada saya jika ada sesuatu yang salah, tetapi saya menemukan bahwa tidak satupun dari mereka benar-benar ingin tahu.”

Hypatia

Komentar