oleh

Perkara ADD di Akhir Rezim Habsi

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Rezim pemerintahan Habsi Wahid di Kabupaten Mamuju segera berakhir. Hasil minor di pilkada lalu memupus harapan sang petahana untuk kembali memimpin ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.

Terhitung, sekira satu bulan lagi, Habsi akan meninggalkan kursi bupati Mamuju.

Sayangnya, akhir masa jabatan Ketua DPW NasDem tak terlalu dihiasi cerita indah. Masih ada sengkarut masalah terkait tata kelola pemerintahan di tubuh pemerintah daerah.

Salah satunya, polemik Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 untuk 30 desa di Kabupaten Mamuju. Anggaran mencapai sekira Rp 9,8 miliar tersebut diklaim habis oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Para kepala desa pun meradang. Pasalnya, ADD tahap II itu dipersiapkan untuk honorium pejabat pemerintah desa dan kebutuhan mendesak lainnya.

Permasalahan itu sudah sampai di telinga DPRD. Ketua Komisi 1, Sugianto menganggap habisnya anggaran ADD untuk 30 desa adalah sebuah kesalahan fatal.

“Ini kecelakaan, bukti bahwa ada kesalahan pengelolaan anggaran daerah,” ujar Sugianto, 3 Januari 2020.

Alasannya, porsi ADD seharusnya sudah ada di dalam postur APBD 2020 Kabupaten Mamuju. Tak ada alasan anggaran tersebut habis tanpa sampai di tangan pemerintah desa.

Tiga hari pascapernyataan itu, Sugianto pun memanggil Dinas PMD, BPKAD dan kepala desa untuk rapat bersama.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Mamuju, Suarti Arif, mengaku, tahun  2020 Pemda Mamuju mengalami defisit hingga Rp 23 miliar. Hal itulah yang diklaim sebagai penyebab anggaran ADD habis.

Anggaran pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) juga tak bisa menutupi beban belanja, pada 2020 lalu.

Namun begitu, BPKAD berjanji bakal menuntaskan ADD 30 desa tersebut. Solusinya, mengusulkan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Perubahan. Lewat aturan itu, sejumlah program di tahun anggaran 2021 bakal dialihkan guna memenuhi kebutuhan ADD tahun lalu.

DPRD pun menyetujui solusi yang ditawarkan pihak BPKAD. Tapi, para legislator memberi target kepada pihak eksekutif untuk menuntaskan masalah ADD, hingga awal Februari 2021.

Benamkan Tower untuk ADD

Wakil Ketua DPRD, Syamsuddin Hatta bahkan merekomendasikan salah satu program yang anggarannya dialihkan, yakni pembangunan Landscape (Tower Manakarra).

Menurut politikus Demokrat itu,Tower Manakarra belum menjadi prioritas masyarakat. Apalagi, anggaran proyek tersebut tahun 2021 mencapai Rp 20 miliar.

Rencananya, BPKAD terlebih dulu akan membahas hasil rapat tersebut dengan ketua TPAD.

Reporter: Shermes

Editor     : Mediaekspres.id

“Kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kebahagiaan, dan bukan kehancuran mereka adalah hal pertama dan satu-satunya objek pemerintahan yang baik.”

Thomas Jefferson

Komentar