by

Ratusan Mahasiswa di Polman Duduki Gedung DPRD

POLMAN,MEDIAEPARES.id- Ratusan mahasiswa dan masyarakat menduduki gedung DPRD Polewali Mandar.

Mereka melakukan itu, untuk menyampaikan aspirasinya.

Massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memasuki aula DPRD Polman.

Tak berselang lama, tambahan massa aksi berdatangan dari arah yang sama dan juga ikut mengepung gedung DPRD Polman.

Massa tambahan yang tergabung dalam aliansi masyarakat Polman itu, jumlahnya menyamai massa aksi PMII.

Pihak pengamanan kewalahan dibuatnya, hingga menutup akses jalan.

Meski aksi dengan dua glombang yang berbeda itu, mereka tetap menyampaikan tuntutannya di ruang yang berbeda. Yaitu,

meski tuntutan yang mereka bawa adalah sama yakni tolak RUU OMNIBUS LAW serta pencabutan terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU CIPTAKER).

Ratusan Mahasiswa di Polman saat menyampaikan tuntutannya di Kantor DPRD Polman

 

Ekspresi tuntutan mahasiswa itu, nampak terpajang pada dinding masuk gedung dprd. Bertuliskan “Gedung ini di sita”.

Para orator demonstrasi yang masih berlangsung itu, menyampaikan kekecewaannya kepada dprd polman lantaran dinilai telah gagal menjadi wakil rakyat.

Tidak hanya itu, massa yang telah menduduki ruang paripurna juga meminta agar semua foto-foto yang terpampang dalam ruang paripurna di copot.

“kita aksi damai namun jika ada oknum yang melarang kita menduduki DPRD ini, maka kita akan lawan” kata korlap aksi Nendra, dalam ruang paripurna. Jumat, (9/10/20).

Lanjut dia, mengungkap bahwa disahkannya RUU OMNIBUSLAW akan merugikan masyarakat terkhususnya polewali mandar.

Hal tersebut, menurut dirinya. Akan memudahkan masuknya insvektor asing dan membuat kerugian terhadap pedagang kecil.

Atas dasar itu, ia menghadirkan saran yang diharapkan mampu menjadi solusi terkait konflik omnibus law ini.

“Kami menawarkan solusi yakni pemerintah daerah polewali mandar, Menyurat ke pusat untuk mendesak mengeluarkan perpu melalui kemendag. Sebab perpu ini setara dengan undang-undang,” katanya pada mediaeskpres.id saat di wawancarai di lokasi aksi.

Selain itu, iya juga beranggapan bahwa ada kesalahan dalam proses pengesahan UU ciptakerja lantaran waktunya yang terbilang singkat.

“Kalau dalam mahkama konstitusi butuh waktu berminggu-minggu untuk mengesahkan pasal perpasal. Namun dalam uu ciptakerja, ratusan pasal bisa disahkan dengan waktu yang sangat singkat,” sambungnya.

Selain itu, ia bersama ratusan massa aksi berharap agar tidak ada yang menghalangi jalannya aksi.

Para perwakilan anggota DPRD yang hadir dalam ruangan tersebut diminta menyampaikan orasi perihal omnibus law.

Salah satu anggota dewan fraksi demokrat menyampaikan orasi penolakan terhadap OMNIBUS LAW.

Sebelumnya, pada Kamis (8/10/20) kemarin, aksi demonstrasi juga berlangsung. Massa kasi berasal dari Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) dari beberapa Universitas dan sekolah.

Orasi penolakan yang dipadati ratusan Mahasiswa dan pelajar dimulai di pelataran masjid Syuhada Pekkabata lalu bergeser ke kantor DPRD Polman, sulbar.

Selain orasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai dengan pembakaran ban, Massa aksi juga melakukan sholat Dzuhur berjamaah di jalan raya, depan gedung Dprd Polman.

Hal tersebut membuat pihak Polres Polman yang melakukan pengawalan ketat dipimpin langsung oleh AKBP Ardi Sutriono, melakukan pengalihan jalan alternatif bagi pengguna jalan raya.

Usai melakukan orasi di depan gedung Dprd, massa memasuki gedung Dprd dan diterima langsung oleh wakil Ketua II Dprd .H. Hamzah Syamsuddin dari Fraksi Gerindra didampingi Rusnaedi SE Anggota Dprd Fraksi Demokrat, Lukman R anggota DPRD Fraksi PKS ,Rahmat Ichwan anggota Dprd Fraksi Gerindra, Samril Anggota Dprd Fraksi Hanura, H Syarifudin Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Ahmad Junaedi Anggota Dprd Fraksi PAN.

Massa aksipun memaksa dan mendesak untuk menduduki ruangan paripurna DPRD Polman. Massa Aksi Mendesak DPRD Kab Polman untuk membuat pernyataan dan menandatangani penolakan UU omnibus law.

Anggota DPRD Kab Polman siap menandatangani semua tuntutan dan menyetujui semua pernyataan sikap serta berjanji akan mengirim surat yang telah di tanda tangani ke DPR RI secepatnya.

Jendral Lapangan KPM-PM, Ikhsan Mahendra mengatakan, masyarakat tengah sibuk sibuknya mempertahankan kehidupannya, pemerintah juga tengah sibuk mencari celah untuk membahas dan mengesahkan UU Omnibus Law.

”Setelah melakukan pengkajian yang panjang banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang lahir dan diamandemenkan sebagai Undang Undang Diantaranya :UU Ketenaga kerjaan, UU lingkungan dan masih banyak lainnya. Namun secara teoritis dan yuridis substansi dari kebijakan tersebut tidak mewakili Aspirasi masyarakat sipil,” Jelas Ikhsan.

Lanjut dia, Negara Indonesia sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Merdeka yang mendasarkan visinya pada cita cita kecerdasan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat, sambungnya.

Inkonsistensi dan Inkonstitusional dalam menjalankan amanat UUD 1945 dan Falsafah Negara Pancasila. Demokrasi hanya menjadi pesta bagi Oligarki dalam melanggengkan kekuasaannya dan disaat yang sama memelihara eksploitasi hak-hak masyarakat sipil.

“Sebab rakyat hanya sebagai pelengkap elektoral dalam kontestasi demi menyukseskan pesta oligarki diatas allenasi tatanan kehidupan masyarakat yang semakin menjadi jadi,” Tutupnya.

Repoerter : Firda Mutmainnah
Editor : Mediaekspres.id

Kata Bijak: “Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi.”

Soe Hoek Gie

Comment