MATENG, MEDIAEKSPRES.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Askary Anwar enggan mengomentari persoalan anggaran Covid-19.
Ia justru melempar permasalahan tersebut pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Bertemu langsung dengan dinas terkait penanganan covid 19!” kata Askary di ruang kerjanya, belum lama ini.
Menurut dia, berdasarkan Permendagri, ketua tim gugus tugas penanggulangan Covid-19 dipegang langsung oleh bupati.
Wartawan mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mateng, Setya Bero, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Hal sama juga terjadi di RSUD Mateng. Kepala rumah sakit sulit ditemui.
Sikap indisipliner pejabat pemerintahan tersebut mendapat sorotan Ketua Bidang Informasi dan Pengembangan Masyarakat Dewan Pemuda Mateng, Najib Ibrahim.
Ia menegaskan, Bupati Mateng harus mengevaluasi kinerja jajarannya di pemerintahan.
“Jika jarang berkantor dan meninggalkan kantor pada jam kerja, sebaiknya dievaluasi, kalau perlu dipecat saja,” jelas Najib.
Lebih jauh, Najib Ibrahim menyinggung realisasi anggaran refocusing untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Mateng.
Baginya, jumlah anggaran yang terbilang fantastis mencapai Rp 34.733.876.667, tidak sesuai fakta di lapangan.
Pemkab Mateng tidak mampu mengakomodir permasalahan masyarakat terdampak Covid-19, sehingga memicu konflik antara pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Alhasil, muncul kecemburuan sosial karena alokasi bantuan tidak merata.
“Muncul permasalahan baru di beberapa desa yang seharusnya ini tidak berlarut panjang. Kasihan masyarakat menjadi korban permasalahan karena bantuan yang tidak terakomodir secara baik di masyarakat ini,” kata Najib.
Berdasarkan data Dewan Pemuda, anggaran Rp 34.733.876.667 dialokasikan ke bidang kesehatan sebesar Rp 20.101.562.879, ekonomi Rp 7.035.531.788, dan sosial Rp 7.596.800.000.
Baca juga:
Baca juga:
Dewan Pemuda Mateng sudah mendorong permasalahan itu ke DPRD, tapi belum ada tindak lanjut dari lembaga legislatif.
Najib pun menduga ada kongkalikong antarpihak terkait, dalam pengelolaan anggaran penanggulangan virus korona di Bumi Lalla Tassisara.
Dirinya memastikan bakal mengawal polemik anggaran Covid-19, hingga ada transparansi dari pihak Pemkab Mateng.
Jika ditemukan ada indikasi penyalahgunaan anggaran, Dewan Pemuda mengaku tak segan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
“Jika tidak mampu saya penjarakan, maka saya akan memaksanya untuk turun dari jabatannya dan enyah dari Mamuju Tengah,” tutup Najib Ibrahim.
Reporter: Jeky
Editor : Mediaekspres.id
Kata bijak “Cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta.”
Soe Hok Gie
Comment