MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Polemik anggaran penanggulangan Covid-19 menjadi perbincangan panas di DPRD Mamuju.
Lembaga legislatif mengkritisi pihak eksekutif yang dinilai tidak transparan dalam realisasi anggaran Covid-19.
Ketua Komisi 1, Sugianto menyebut, jajaran eksekutif cenderung menyepelekan peran DPRD soal dana covid. Pihaknya tidak dilibatkan saat pembahasan hingga realisasi anggaran.
“Seandainya eksekutif ini mau saling sipakatau, saling menghargai, pasti masalahnya tidak serunyam ini,” ujar politisi Golkar itu, belum lama ini.
Meski ada aturan dari pemerintah pusat tentang mekanisme refocusing dana Covid-19, lanjut Sugianto, tim gugus tugas semestinya berkoordinasi dengan DPRD.
BACA JUGA: Bom Waktu Anggaran Covid-19 Mamuju
Terlebih lagi, undang-undang MD3 jelas mengatur soal fungsi pengawasan lembaga DPRD.
“Budaya sipakatau, sikatabe’, ini yang harusnya kita pupuk bersama,” jelasnya.
Sugianto menambahkan, Senin (22/6) esok, DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus) anggaran Covid-19 Mamuju.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD, Andi Dodi Hermawan menilai, realisasi anggaran Covid-19 Mamuju belum bisa disimpulkan sebagai bukti eksekutif tidak transparan.
“Masih banyak agenda rapat yang kita akan jalankan terkait ini. Jadi belum bisa disimpulkan kalau ada ketidaktransparanan pemerintah, terkait dana covid,” ujar Andi via telepon.
Reporter: Edi/Shermes
Editor : Mediaekspres.id
Quotes of the day “Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka, dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati.”
Sun Tzu
Komentar