Mamuju,- Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Negara, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Mereka membawa berbagai tuntutan. Salah satunya, menuntut DPRD Sulbar untuk turut serta mendukung dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas Parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah.
Selain itu, tuntutan lain yang mahasiswa suarakan adalah, tidak adanya kejelasan program beasiswa bagi generasi masyarakat Sulawesi Barat. Hal itu disebabkan dengan adanya recufusing anggaran yang diduga dialihkan ke program Sukun dan Pisang Cavendish tersebut.
“Hal itu karena Sukun dan Cavendish. Kami menduga pemrov Sulbar sengaja memperlambat proses administrasi dan persyaratan-persyaratan, yang lain untuk beasiswa dan dengan enteng dialihkan untuk pengadaan bibit sukun dan pisang Cavendish,” ujar Ramli massa Aksi, di depan Ketua DPRD Sulbar saat berdialog di ruangan paripurna, Senin, 26 Agustus 2024.
Ramli mempertegas agar Pj. Gubernur Sulbar tidak berbisnis di Provinsi Sulbar. Ia berharap, kepada DPRD Sulbar untuk mengevaluasi, mengawasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar di Provinsi ke 33 ini.
Lanjut ketua Himpunan Mahasiswa Botteng ini menduga, bahwa bibit Sukun dan Pisang Cavendish datang dari keluarga PJ. Gubernur itu sendiri.
Selain itu ia menduga besar, ada bisnis terselubung, sehingga pihaknya meminta kepada DPRD secara kelembagaan untuk segera mengevaluasi pengadaan bibit sukun dan pisang Cavendish itu.
“Kalau itu tidak di tolak, maka kami kasi tantangan. Jika anggaran beasiswa untuk generasi Sulbar itu tidak ada untuk tahun ini, dan tahun 2025 ketika pengadaan bibit sukun dan pisang Cavendish itu ada, maka yakin dan percaya Pemprov ini dan DPRD Sulbar ini akan menjadi lautan massa aksi,” tegas Ramli.
Baca Juga : Warga Pasangkayu Kembangkan Pisang Cavendish Pengganti Tanaman Jagung
Baca Juga : Ini Penyebab Bungker Linac Radioteraphy RSUD Sulbar Belum Difungsikan
Poin tuntun lain Ramli sampaikan terkait peraturan gubernur, SOP penanganan unjuk rasa, agar segera dapat diatur seharmonis mungkin terhadap penyampai aspirasi.
Ketua DPRD Sulbar, Hj. Siti Suraidah Suhardi dihadapan mahasiswa menyampaikan bahwa, terkait program beasiswa, dirinya berada dibarisan mahasiswa saat ini yang memperjuangan program beasiswa tersebut.
Ia selalu menyuarakan dan perjuangkan ke Eksekutif agar program beasiswa itu segera didistribusikan. Ia menjelaskan bahwa program beasiswa nantinya itu akan menggunakan sebuah aplikasi.
“Saya minta adik-adik mahasiswa untuk aktif. Karena nantinya aplikasi ini akan segera launching bersamaan dengan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat. Jadi segala persyaratanya adik-adik agar dipersiapkan terlebih dahulu,” ujar Suraidah di hadapan ratusan pengunjuk rasa.
Masih Suraidah menjelaskan terkait recufusing anggaran pada APBD Perubahan 2024. Bahwa untuk program Sukun dan Pisang Cavendish itu tidak ada pada APBD Perubahan 2024.
Suraidah bilang, bahwa selama ini Pj. Gubernur Sulbar membagikan dan menanam disetiap daerah bibit Sukun dan Pisang Cavendish itu, tidak menggunakan APBD. Menurutnya, Pemprov Sulbar bekerja sama dengan pihak swasta dan difasilitasi oleh Perbankan.
“Jadi kami juga soroti ini agar bagai mana Sukun dan Pisang Cavendish ini, tidak menggerogoti APBD. Apa yang menjadi kekhawatiran adik-adik itu juga kami diskusikan,” jelasnya. (*)
Penulis : Muhammad Iksan
Editor : mediaekspres.id
Comment