Ada yang menggelitik ditelinga mendengarnya. Tak peduli pada daerah sendiri. Padahal Daerah ini sangat butuh pembagunan, kerusakan di mana-mana terlihat, baik itu infrastruktur jalan, sekolah pendidikan, maupun sarana infrastruktur lain.
Tentu masyarakat Sulbar berharap itu, agar dapat normal kembali menuju pemulihan pasca gempa melanda Sulbar 15 Januari lalu.
Sudah lima bulan berlalu, ketakutan, trauma, tangis (tak ada tawa gembira) menjadi kenangan tak terlupakan. Bagunan, jalan dan jembatan roboh bahkan rata dengan tanah.
Begitu mencekam jelang subuh itu, lampu padam warga berlarian mendatangi bukit tempat yang aman. Tangis bocah-bocah di pelukan ibunya, bertanya esok lusa, mengisyaratkan setiap butiran air matanya bukan sebagai bentuk kelemahan namun sebagai sebuah kebahagiaan, untuk bangkit merefleksi diri tentang arti hubungan manusia dengan alam semesta.
Tenda-tenda mulai berdiri sebagai camp pengungsi warga menjadi pemandangan sepanjang jalan trans Sulawesi. Para relawan berjibaku tak kenal lelah dan waktu emban tugas misi kemanusian.
Sejak gempa 6.2 magnitudo itu, nyaris semua sendi-sendi perekonomian macet, utamanya Mamuju dan Majene. Namun itu tak akan terjadi, karena sifat manusia, hubungan manusia sesama manusia tertanam di negara ini. Ribuan Truck dari daerah lain tak henti, bawa bantuan logistik, Kapal, pesawat takluput dari pandangan menyisir masyarakat Sulbar salurkan bantuan.
Bait-bait diatas hanya sekedar mengenang kembali perjuangan masyarakat Sulbar (tentu pemerintah juga) bangkit dari musibah yang membawa berkah itu.
Namun saat ini ada yang janggal Pemprov Sulbar seakan-akan menutup mata terhadap bencana gempa Sulbar. Sumbangan rakyat Indonesia ditampung di khas Daerah.
Beruntung ada banyak bantuan yg masuk ke Sulbar, sehingga membuat daerah kita pelan-pelan bangkit dari keterpurukan.
Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, apa peran pemerintah provinsi Sulawesi Barat terhadap percepatan pembangunan pasca bencana Gempa bumi Sulbar?.
Adakah anggaran dari APBD Sulbar di alokasikan untuk pembagunan pasca bencana?
Hal ini tentu sebagai tolak ukur keberpihakan pemerintah, bisa dilihat dari alokasi anggaran daerah terhadap percepatan pembangunan. Tapi sayangnya sampai hari ini alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan gempa masih 0 rupiah.
“Pemprov Sulbar 0 APBD bicara tentang pembangunan pasca gempa.” Kata kepala Badan Keuangan Pemrov Sulbar, saat menemui para pendemo beberapa minggu lalu.
Seperti kita ketahui bahwa di bulan 11 tahun 2020 telah diketok palu APBD pokok Sulbar 2021, sebelum bencana melanda.
Seharusnya eksekutif dalam hal ini segera mendorong ke DPR untuk belanja pada APBD perubahan atau menggunakan DTT (Dana Tidak Terduga) untuk bencana.
Atau segera menyalurkan bantuan rakyat Indonesia yang ditampung di khas daerah sebanyak 4 Milyar rupiah.
Sebagai contoh, yang harus segera diperbaiki adalah infrastruktur dalam kota yang banyak mengalami kerusakan pasca bencana.
Tentunya kita ketahui bersama bahwa hari ini, di dalam kota Mamuju ketika diguyur hujan beberapa jam, itu bisa membuat banjir, hal ini disebabkan karena banyaknya drainase yang rusak.
Sekolah dan kampus juga tak kalah memprihatinkan, banyak sekolah yang harus direhab akibat gempa.
Begitupun dengan lumpuhnya pelabuhan Simboro yang jadi akses perdagangan dan penumpang ke pulau Kalimantan yang tak sedikit orang bergantung pada sektor tersebut.
Di beberapa sudut kota juga banyaknya pedagang kaki 5 menjajal jualan, harusnya ada suntikan pemerintah agar perputaran ekonomi kerakyatan jelas dan tepat sasaran.
Jika pemerintah Sulbar berpihak kepada rakyat, harusnya segera mengalokasikan anggarannya terhadap percepatan pembangunan pasca bencana ke kabupaten yang terdampak.
Pembahasan anggaran perubahan ini bisa di bahas di bulan Juli jika usulan berkas dari eksekutif sudah sampai di meja DPR.
Harusnya Gubernur Sulbar lebih jeli lagi membaca kebutuhan rakyatnya. Memerintahkan OPD teknis untuk bekerja cepat semata-mata untuk kepentingan rakyat.
Seharusnya Kita malu dengan daerah tetangga yg sudah membantu kita. Sedangkan Sulawesi barat belum membantu anak daerahnya sendiri.
Akhir tulisan ini, semoga pemerintah membuka mata atas apa yang terjadi hari ini, dengan memunculkan kepedulian untuk segera mengalokasikan anggaran untuk masyakarat Sulbar yang lebih baik.
Penulis : Muhammad Hassanal M
(Ketua Umum PMII Mamuju)
Editor : mediaekspres.id
Comment