DPW APKAN RI Sulawesi Barat, mengharapkan pemimpin daerah di Provinsi Sulawesi Barat baik Bupati dan Gubernur Sulbar agar memprioritaskan tentang permasalahan pelanggaran kawasan hutan.
Bukan hanya itu, Aktifitas pertambangan ilegal di propinsi Sulawesi Barat ini juga cukup masif. Kami di APKAN RI ini, memiliki data itu. Penertiban tambang ilegal dilakukan secara masif, sehingga pemimpin kedepan sangat perlu menertibkan segala bentuk perijinan yang berkaitan khususnya lingkungan karena kegiatan ini sangat merugikan daerah.
Sumber daya alam kita ini, di rampok di depan mata sehingga dampaknya sangat merugikan masyarakat.
Penertiban ini, seharusnya dilakukan oleh Aparat Hukum, tapi hasil pemantauan kami justru ada dugaan oknum-oknum APH justru melindungi usaha ilegal tersebut.
Misalkan kasus penyerobotan kawasan hutan lindung yang di lakukan oleh PT. PSK sampai saat ini tidak tuntas bahkan merugikan masyarakat. Di sektor pertambangan sangat jelas pelanggaran yang dilakukan, tapi kami tidak bisa berbuat.
APKAN RI DPW Sulbar, sangat mengharapkan Bupati dan Gubernur terpilih, dapat menjadikan penegakan hukum lingkungan menjadi prioritas utama dalam program 100 hari kerja. Bupati dan Gubernur terpilih di propinsi Sulawesi Barat demi kian penyampaian ketua DPW APKAN RI Sulawesi Barat.
Selain itu, yang bisa ditambahkan masalah kawasan dan tambang ilegal saya, tanggung jawab, Ketua DPW APKAN RI Sulawesi Barat mengharapkan masyarakat cerdas memilih pemimpin yang peduli dalam menegakkan hukum lingkungan. (*)
Oleh : Eko Margono (Ketua APKAN RI DPW Sulbar)
Comment