Mamuju,- Pilkada serentak 27 November 2024 tinggal hitung hari. Saat ini para kandidat Pilkada di Sulbar melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan di RS Wahidin Makassar.
Setelah itu, para kandidat akan melakukan berbagai hal untuk mendapat simpatik dari masyarakat. Baik itu di Provinsi Sulbar maupun para calon bupati di enam Kabupaten.
Unjuk kebolehan saling bersaing dengan pelbagai cara. Kampanya media sosial, rumah ke rumah, hingga pergerakan partai politik pengusung menjadi langkah bagi para kandidat untuk dapat memenangkan pertarungan lima tahun sekali itu.
Ditengah asiknya para politisi menggaet simpatik warga, tentu ada beberapa poin yang menjadi catatan penting yang harus ia perhatikan. Salah satunya isu lingkungan.
Beberapa hari terahir, isu lingkungan menjadi wacana publik bagi para pelaku eksploitasi alam yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.
Sebanyak 123 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komunitas Batuan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Para perusahaan yang memiliki IUP itu, akan melakukan eksploitasi alam untuk menjalankan bisnis komunitas bebatuan itu.
Baca Juga : Walhi Sulbar: Limbah Sawit Beracun, Pemerintah Harus Tegas
Baca Juga : Permahi Pertanyakan Legalitas Tambang di Tambayako
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ikut menyorot para pelaku tambang yang tidak memperhatikan lingkungan. Ia mengatakan, lahirnya para aktivis lingkungan itu bergerak bareng, memperjuangan ruang hidup yang berada di lingkar tambang.
Ia mengapresiasi warga Sampaga tentang penolakan tambang di daerahnya. Hal itu ia lakukan karena bahaya lingkungan yang akan di hadapi ketika tambang itu berjalan.
“Kami mengapresiasi dan mendukung warga Sampaga tehadap penolakan tambang yang masuk didaerahnya,” ujar Kepala Devisi Advokasi dan Kampanye Walhi Wilayah Sulbar, Hermadi kepada media ini, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Lanjut Hermadi, ia mengajak warga Sulbar untuk tidak memilih calon kepala daerah yang tidak pro terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, Ia berharap agar calon kepala daerah dapat berfikir sebelum menjadi kepala daerah agar betul-betul memperjuangan kelestarian lingkungan.
Selain itu, ia berharap kepada calon pemimpin agar dapat menyuarakan dan mengusulkan peninjauan kembali 123 izin IUP yang sudah dikeluarkan pemerintah.
“WALHI juga tetap agar bergerak mengidentifikasi para perusahaan wilayah yang memiliki IUP itu,” ujarnya
Ia mengaku telah ada beberapa tempat yang ia advokasi.
“Insyaallah dekat ini. Intinya kami sementara jalan mengidentifikasi dan hasilnya kami akan lempar ke Publik,” jelasnya. (*)
Penulis : Muhammad Iksan
Editor : mediaekspres.id
Comment