MAMUJU,MEDIAEKSPRES.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menilai kinerja Bupati Mamuju, Sutina Suhardi sebagai bupati terburuk sepanjang sejarah kabupaten Mamuju.
Predikit terburuk PMII Mamuju berikan karena pelbagai persoalan.
Hal yang paling disoroti PMII Cabang Mamuju ialah, sikap bupati Mamuju yang anti kritik dan tempramen dalam menumui masyarakatnya.
Hal itu Ketua PMII Cabang Mamuju utarakan, Karena telah berapa kali ia melakukan aksi demonstrasi untuk mempertanyakan pelbagai masalah dan keluhan masyarakat. Namun, bupati Mamuju dalam berapa segmen tidak menemui massa aksi.
Selain itu, ia menganggap Bupati Mamuju anti kritik.
“Saat PMII Mamuju melakukan aksi pada tanggal 8 Januari 2024 dan melakukan audinece. Pada esok harinya, pada tanggal 9 Januari 2024. PMII Mamuju menemui bupati Mamuju telah memperlihatkan sifat arogansinya karena meninggalkan massa aksi. PMII Mamuju terpaksa menolak Audince yang tidak sesuai kesepakatan,” ujar ketua umum PMII Cabang Mamuju, M. Radit Tasmin, di Mamuju, (10/01/2024).
Menurut Radit, hal tersebut dipicu karena PMII Mamuju merasa dikhianati dengan kesepakatan Audince, namun tetap dengan perwakilan dari bupati Mamuju.
“Saat aksi pada 8 Januari 2024 yang di wakilkan bapak Taslim selaku kepala BPBD kabupaten Mamuju, ada beberapa detail teknis dan kesepakatan yang tidak di penuhi,” ujarnya
Radit sappan akrapnnya menyampaikan bahwa, ia menganggap Bupati Mamuju Sutinah sebagai bupati terburuk sepanjang sejarah kabupaten Mamuju, karena Bupati tidak tahan kritik dan arogansi, serta kami juga menilai kebijakan yang di buat dan program yang buruk salah satunya program kartu Mamuju keren.
“Kami anggap gagal dan hanya kartu biasa-biasa saja yang tidak memiliki keunggulan apa pun,” tegas radit
Selain itu, Radit juga menyinggung minimnya pembangunan infrastuktur sarana, pendidikan serta fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat, menjadi gambaran yang tidak kita lihat di periode ibu bupati hari ini.
Dalam aksi yang dilaksanakan pada 8 januari tersebut PMII Mamuju menyampaikan 24 tuntutan yang dianggap urgen dan hasil advoaksi dan kajian langsung PMII Mamuju. Juga termasuk, yang mereka soroti tentang evaluasi dinas DLHK Mamuju, tentang pasukan kebersihan Mamuju yang memiliki armada terbatas. Selain itu, upah petugas kebersihan yang di anggap sanggat kecil dan beban kerja mereka yang sanggat besar.
“PMII Mamuju mengangap bahwa petugas kebersihan adalah sosok pahlawan yang nyata di kabupaten Mamuju. Maka mereka wajib mendapatkan upah yang layak.
Adapun 14 tuntutan PMII cabang Mamuju :
1. Usut tuntas kasus stadion Manakarra.
2. Pertegas tentang undang – undang No. 5 Tahun 2003 pasal 11.
3. Usut tuntas pembangunan manakarra tower.
4. Perjelas bantuan stimulan tahap ke dua.
5. Perjelas Beasiswa Manakarra.
6. Perjelas fungsi Kartu Mamuju Keren.
7. Perjelas bantuan alat berat di Kecamatan Kalukku.
8. Mendesak Pemkab Mamuju mengakui tanah adat di Kalumpang dalam bentuk perda/perbub.
9. Perjelas bantuan KUBE Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.
10. Wujudkan sarana pendidikan dan infrastruktur di Kabupaten Mamuju.
11. Evaluasi pelayanan RS Mamuju.
12. Evaluasi dan tangkap pejabat Pemkab Mamuju yang menyalahgunakan wewenang.
13. Evaluasi Dinas DLHK Kabupaten Mamuju.
14. Perjelas anggaran stunting di Kabupaten Mamuju.
Penulis : Rilis
Editor: mediaekspres.id
Comment