MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Rapat Pimpinan Nasinal (Rapimnas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) versi Ketum Imanuel Cahyadi mendapat kritikan dari pengurus DPD GMNI Sulawesi Barat (Sulbar).
Menurut Ketua GMNI Sulbar, Bayu, pengurus GMNI yang sah dan memiliki legalitas dari Kemenkumham tidak pernah menyelenggarakan Rapimnas di Taman Impian Jaya Ancol, DKI Jakarta. Dan kalaupun ada yang melaksanakan pada tanggal 15-17 itu dianggap hanya kelompok tertentu yang mencoba merusak independensi GMNI.
“GMNI yang sah tidak pernah melakukan tindakan politik praktis, terutama terkait kontestasi Pilpres 2024. GMNI bukan organisasi partisan atau relawan politik yang melakukan tindakan dukung-mendukung Capres-Cawapres. GMNI organisasi perjuangan dan organisasi kader yang independen. Bukan alat untuk melakukan tindakan politik praktis,” tegas Bayu .
Selain itu, Ketua GMNI Sulbar juga mempertanyakan sikap Persatuan Alumni (PA) GMNI, terkait dukungannya kepada GMNI versi Imanuel Cahyadi yang beredar.
“Tindakan PA GMNI mencederai semangat perjuangan ideologis dalam kerangka negara hukum. Kami meminta PA GMNI melakukan klarifikasi karena berpotensi merendahkan dan mencoreng nama besar GMNI,” tutup Bayu.
Selain dari DPD Sulbar, kritikan kepada GMNI versi Imanuel Cahyadi, juga datang dari ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) GMNI Mamuju, Darson.
“GMNI yang sah tidak pernah melakukan tindakan politik praktis, terutama terkait kontestasi Pilpres 2024. GMNI bukan organisasi partisan atau relawan politik, yang melakukan tindakan dukung-mendukung Capres-Cawapres. GMNI organisasi perjuangan dan organisasi kader yang independen. Bukan alat untuk melakukan tindakan politik praktis,” kata Darson.
Selain itu, Ketua Cabang GmnI Mamuju, juga menyayangkan tindakan Imanuel Cahyadi, yang dianggap terlalu percaya diri melakukan kegiatan atas nama DPP GMNI. Pasalnya kata Darson, kepengurusan mereka tidak sah secara hukum.
“GMNI yang sah adalah GMNI yang ketua umunya adalah Arjuna, dan telah memiliki legalitas SK Kemenkumham. Dan tidak pernah menyelenggarakan Rapimnas di tanggal 15-17 Oktober di Taman Impian Jaya Ancol Provinsi DKI Jakarta,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPC GMNI Mamuju juga mengkritik Dewan Pengurus Pusat Alumni GMNI, yang turut serta dalam mendukung Rapimnas DPP GmnI ilegal tersebut.
Baca juga
“Sikap Persatuan Alumni (DPP PA GMNI) terkait beredarnya dukungan terhadap GMNI yang ilegal dan terkait agenda Rapimnas ilegal yang mengundang salah satu bakal Capres yang notabene kental muatan politik praktis tersebut, adalah alumni yang mencederai semangat perjuangan ideologis dalam kerangka negara hukum.
Kami meminta PA GMNI melakukan klarifikasi karena berpotensi merendahkan dan mencoreng nama besar GMNI,” desak Darson.
Reporter: (One)
Editor : Mediaekspres.id
Comment