LUWU UTARA,MEDIAEKSPRES,id – Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Sulawesi Selatan, menyayangkan tindakan kepala puskesmas Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang di duga emosianal menghadapai pertanyaan dari tim Koord. Covid, hingga berujung keributan saat rapat Kepala Puskesmas Sukamaju bersama pegawainya beberapa waktu lalu.
Ns. Masita, S.Kep, MM selaku Koord. Tim Covid mempertanyakan menyampaikan masalah-masalah terkait Vaksinasi C-19 dan apa yang menjadi masukan anggota Timnya serta mekanisme insentif covid anggotanya dan SK Vaksinator Covid. Namun di duga Kepala Puskesmas Sukamaju, Tola SKM emosional dan keributanpun terjadi.
Di era keterbukaan informasi, kritikan atau masukan dari publik maupun bawahan adalah sesuatu yang lumrah. Hal itu menunjukkan kedewasaan dan bijaksana dalam memimpin suatu instansi.
“Saya belum dapat laporan dari Ketua DPD Lutra. Tapi bila ini benar tentu sangat kita sayangkan di era keterbukaan seperti ini. Masih ada pejabat yang tidak mau menerima kritikan atau masukan apalagi terkait hak tenaga kesehatan yang sudah berjuang di garda terdepan,” kata ketua DPW PPNI Sulawesi Selatan, Ns. Abd. Rahmat S.Kep.M.Kes kepada mediaekspres.id, Kamis, (24/03/2022).
Lebih lanjut Abd. Rahmat akan mendalami kasus tersebut, lewat ketua DPD PPNI Luwu Utara.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Luwu Utara, Dewi Rosiana Saputri Nur, S. Kep. Ners, saat dikonfirmasi mengecam penyelesaian masalah dengan kekerasan hingga berujung keributan dan non job dari jabatan selaku koordinator tim kovid. Menurut Dewi, petugas covid berhak mempertanyakan insentif vaksinasi.
“Merupakan hak untuk mempertanyakan insentif vaksinasi, apalagi secara legalitas jelas ada nama tertera di SK Tim vaksinasi.
Sangat wajar mempertanyakan, kenapa di keluarkan dari koordinator tim vaksinasi,” urainya
Masih Dewi mengatakan, butuh alasan yang logis, terkait di keluarkannya dari koordinator tim vaksin, apalagi secara kinerja bisa terukur sebagai anggota tim vaksinasi.
“Apapun alasannya PPNI mengecam tindakan sepihak itu dan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan,” ujar dia
Berita Terkait :
Sebelumnya, Kepala Puskesmas Sukamaju, Tola SKM, membantah bahwa dirinya tidak ada melakukan peyerangan terhadap pegawainya. Namun ia mengakui bahwa saat rapat berlangsung dirinya emosi dan ingin meninggalkan rapat. Namun temannya yang ikut rapat melarangnya agar dirinya tidak meninggalkan rapat. Menurutnya, insentif covid petugas kesehatan tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah karena Ns. Masita tidak menghargai lagi dirinya sebagai pimpinan.
“Insentif covid tetap akan di bayarkan, dia mau lagi minta insentif diluar dari pada itu. Tapi itu tidak bisa, tidak ada jalan,” ujar Kapus Sukamaju Tola, SKM
Sementara itu, informasi yang diperoleh mediaekapres.id ketua Aliansi Masyarakat dan Aktifis Luwu Utara Melawan (Amara), akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Luwu Utara, terkait adanya Non Job sepihak beserta dugaan ancaman pemukulan yang dilakukan kepala puskesmas Sukamaju.
Dalam surat tersebut yang ditandatangani langsung ketua Amara, Muh. Alhidayat, S.Sos, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Luwu Utara pertanggal 22 Maret 2022, untuk melakukan RDP dan menghadirkan, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan dan pihak korban atas nama, Ns. Masita, S. Kep, MM yang akan berlangsung besok, Jum’at 25 Maret 2022.
Reporter : Iksan
Editor : mediaekspres.id
“Tujuan kepemimpinan yang baik adalah membantu mereka yang berkinerja buruk untuk bekerja dengan baik dan membantu mereka yang berkinerja baik menjadi lebih baik,”
Jim Rohn
Comment