MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Pengelolaan dana bantuan bencana gempa Sulawesi Barat (Sulbar) menuai kontroversi.
Pansus DPRD menemukan anggaran dari sumbangan pihak luar sebesar Rp 2,8 miliar itu, justru banyak digunakan untuk operasional.
“Banyak dana-dana yang keluar itu hanya digunakan untuk dana operasional, ini kan untuk pengungsi,” kata Ketua Pansus DPRD Sulbar, Sudirman, 16 Februari lalu.
Baca juga:
Duh, DPRD Sulbar Sorot Dana Bantuan Gempa untuk Honor Relawan
Dari sumber olah data Radar Sulbar, memang terdapat beberapa item ganjil dalam daftar pengeluaran dana bantuan bencana gempa yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dana operasional KPA sebesar Rp 35 juta, beli ATK Rp 3.850.000, bayar media cetak dan online sebesar Rp 50 juta, biaya operasional Kepala BPBD Sulbar Rp 100 juta dan honor relawan tanggap darurat sebesar Rp 140 juta.
Anehnya, Sekretaris BPBD Sulbar, Rahmat Barawaja mengaku tak mengetahui proses pengelolaan anggaran bantuan bencana di instansinya tersebut.
“Saya tak pernah tahu, Pak Darno (Kepala BPBD) tak pernah sampaikan ke saya,” ungkap Rahmat, Kamis (18/2/2021).
Rahmat mengeluhkan sikap “bosnya” yang cenderung tertutup soal dana bantuan bencana gempa. “Tidak ada disampaikan ke saya, kunci gudang saja Pak Darno pegang sendiri,” terangnya.
Wartawan berusaha mengkonfirmasi Kepala BPBD, Darno Majid, namun nomor bersangkutan tidak aktif.
Sementara itu, Bendahara BPBD, Nurdin menjelaskan, pihak relawan yang mendapat honor telah mengembalikan uang tersebut ke BPBD Sulbar.
“Sudah ada dalam rekening (BPBD) uangnya, teman-teman relawan dari Pemuda Peduli Bencana Sulbar sudah kembalikan secara ikhlas,” sebut Nurdin.
Hal tersebut setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan agar dana dikembalikan.
Untuk biaya media sebesar Rp 50 juta, Nurdin menyebut, pemberitaan dirapel sejak tanggap darurat hingga usai masa transisi bencana.
“Jadi medianya beritakan terus, sejak tanggap darurat hingga selesai transisi, (materinya) iklan dan berita terkait gempa,” ucapnya.
Sedangkan nomenklatur biaya operasional Kepala BPBD sebesar Rp 100 juta, Nurdin berkilah, uang itu sebagian digunakan membeli bantuan untuk pengungsi dan membiayai dapur umum yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulbar.
Diberitakan sebelumnya, dana segar untuk bantuan gempa Sulbar yang masuk di rekening pemerintah daerah sebesar Rp 2,8 miliar.
Ada dua rekening yang menampung dana tersebut, yakni rekening Bank Mandiri milik BPBD Sulbar sebesar Rp 1,8 miliar dan rekening di Bank BPD milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebesar Rp 1 miliar.
Sekira Rp 1,2 miliar dana di BPBD sudah terpakai. Sementara anggaran di BPKPD belum tersentuh.
Reporter: Shermes
Editor : Mediaekspres.id
“Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak setiap keserakahan manusia.”
Mahatma Gandhi
Komentar