Desak Evaluasi DAK, FMPP Geruduk DPRD Sulbar

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi kantor DPRD Sulbar, Jumat (10/7/2020).

Mereka mendesak anggota legislatif segera melakukan evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan tahun 2020.

FMPP menduga, ada oknum “nakal” yang bermain dalam mekanisme pengelolaan DAK, hingga melenceng dari juknis.

“Kami menduga ada oknun nakal yang bermain mengatur, mengacaukan sistem yang telah ditentukan dalam juknis pengelolaan dana DAK,” tegas Koordinator FMPP, Rusdi.

Menurutnya, ada intervensi oleh pihak tertentu kepada para kepala sekolah dalam pengelolaan proyek tersebut.

Padahal, kepala dan komite sekolah berhak menentukan teknis pekerjaan di lapangan. Hal itu, kata Rusdi, berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020 tentang Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Juknis tersebut semakin diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar dan kepala sekolah.

“MoU-nya menyatakan bahwa proyek DAK dikerjakan swakelola, melibatkan komite serta masyarakat sekitar. Ini jelas aturannya,” terang Rusdi.

Ia mengatakan, MoU itu wajib menjadi acuan bagi SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Provinsi Sulbar.

Baca juga:

• Disdikbud Bantah Intervensi Sekolah di Proyek DAK

Baca juga:

• Sudirman Singgung DAK Pendidikan Sulbar: Jangan Intervensi Kepsek

Direstui “Kekuatan Besar”

Rusdi tak segan menyebut dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan DAK, direstui “kekuatan besar” di Pemprov Sulbar.

“Ini harus diusut dan diinvestigasi kebenarannya. Ini berbahaya karena bisa merajalela dan potensi merugikan negara,” sambungnya.

FMPP pun menyodorkan lima poin tuntutan:

1. Mendesak DPRD melakukan pengawasan ketat terhadap kepala sekolah yang mengelola anggaran DAK.
2. Lakukan investigasi atas indikasi keterlibatan pihak luar, yang telah melakukan intervensi kepada para kepala sekolah.
3. DPRD harus melindungi kepala sekolah dalam mengelola DAK, agar tidak takut kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Mendesak DPRD agar menghadirkan kepala dinas dan kepala sekolah untuk rapat dengar pendapat, terkait masalah DAK.
5. Berharap DPRD Sulbar benar-benar menjadi napas penyambung lidah rakyat untuk mengungkap kebenaran, karena ini adalah suatu bentuk cinta dunia pendidikan.

Sayangnya, tidak ada satu pun anggota Komisi IV DPRD Sulbar yang berada di kantor.

FMPP bakal menjadwal ulang kunjungannya ke gedung wakil rakyat.

Reporter: Shermes

Editor     : Mediaekspres.id

Kata bijak “Ketika pendidikan sudah disusupi konflik kepentingan, maka kemajuan peradaban pun terancam tinggal cerita.”

Redaksi