JAKARTA,- Indonesia Coruption Whatch (ICW) merilis ada 17 Calon Kepala Daerah yang terafiliasi dengan bisnis energi kotor dan sumber daya alam yang merusak linkungan. Tentu hal tersebut tidak diinginkan masyarakat jika daerah yang begitu suburu dan makmur ini, dirusak hanya segelintir orang dengan kepentingan bisnis menghancurkan harapan masyarakat.
Kepala daerah tentu, memiliki peran penting tentang keberlangsungan bisnis energi kotor yang ia jalankan. Nah, hal itu tentu masyarakat Indonesia khususnya Sulbar tidak menginginkan itu terjadi. Masyakarat menginginkan kepada Daerah menjalankan kebijakan yang pro pada pelestarian lingkungan.
Adapun deretan 17 Calon Kepala Daerah yang terafiliasi dengan bisnis energi kotor dan sumber daya alam yang merusak lingkungan, salah satunya Calon Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang dirilis ICW lewat postingan di Instagram @sahabaticw antara lain :
Kritikan itupun juga datang dari Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Walhi menghimbau kepada masyakarat Sulbar untuk memilih pemimpin yang siap berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan. Tawaran beberapa poin yang menjadi catatan penting yang harus di perhatikan adalah isu lingkungan.
Menurut, Kepala Devisi Advokasi dan Kampanye Walhi Wilayah Sulbar, Hermadi kepada media ini, Sabtu, 31 Agustus 2024 lalu mengatakan, beberapa hari terahir, isu lingkungan menjadi wacana publik bagi para pelaku eksploitasi alam yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.
Sebanyak 123 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komunitas Batuan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Para perusahaan yang memiliki IUP itu, akan melakukan eksploitasi alam untuk menjalankan bisnis komunitas bebatuan itu.
Ia menyorot para pelaku tambang yang tidak memperhatikan lingkungan. Ia mengatakan, lahirnya para aktivis lingkungan itu bergerak bareng, memperjuangan ruang hidup yang berada di lingkar tambang.
Ia mengapresiasi masyarakat yang menolak masuknya tambang di daerahnya. Hal itu ia lakukan karena bahaya lingkungan yang akan di hadapi ketika tambang itu berjalan.
“Kami mengapresiasi warga tehadap penolakan tambang yang masuk didaerahnya,” ujar Hermadi.
Lanjut dia, ia mengajak warga Sulbar untuk tidak memilih calon kepala daerah yang tidak pro terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, Ia berharap agar calon kepala daerah dapat berfikir sebelum menjadi kepala daerah agar betul-betul memperjuangan kelestarian lingkungan.
Selain itu, ia berharap kepada calon pemimpin agar dapat menyuarakan dan mengusulkan peninjauan kembali 123 izin IUP yang sudah dikeluarkan pemerintah.
“WALHI juga tetap agar bergerak mengidentifikasi para perusahaan wilayah yang memiliki IUP itu,” ujarnya (*)
Penulis : Muhammad Ikhsan
Comment