MAMUJU,- Tujuan pembangunan, adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, adalah dengan perencanaan yang baik dan pengerahan sumber daya yang tepat.
Ditengah hiruk pikuk politik Pilkada serentak 2024, warga tentu mengkritik kebijakan pemerintahan Kabupaten Mamuju, Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud selama memimpin Mamuju.
Bupati Mamuju yang pembuat kebijakan tertinggi di kabupaten Mamuju ini, terdapat sejumlah arah pembangunan yang tidak tepat sasaran dan justru terbuang sia-sia.
Salah satu contoh, Pembagunan kantor Balai Kota yang menelan anggaran yang cukup fantastis dengan nilai 48 Milyar rupiah, pada APBD Mamuju tahun 2022 itu terbuang percuma.
Padahal saat itu, nyaris tiap saat beri peringatan dan masukan berdatangan baik itu daei kelompok masyarakat sipil, para aktifis, aktif menyuarakan penolakan kebijakan tersebut.
Faktanya, Bupati lebih memilih Alokasikan Anggaran sebesar itu untuk Bangunan Kantor Pemerintahan ketimbang Membangun anggaran 48 M ke setiap wilayah yang sangat membutuhkan Perbaikan Infrastruktur Jalan terutama, wilayah Tapalang Barat, Tapalang, Kalumpang, Bonehau, dan sebagian di Wilayah Kota Mamuju.
Selain itu, Pembagunan rehabilitasi stadion manakarra Mamuju, yang menelan anggaran Rp 9,3 miliar tahun 2022 di korupsi. Kejati Sulbarpun menetapkan dua orang tersangka pada proyek tersebut.
Proyek lain yang menelan anggaran fantastis yaitu, pembangunan Landscap atau Tower Manakara dan Gedung Perpustakaan Kabupaten Mamuju mencapai Rp. 10 miliar. Gedung perpustakaan itu, sempat mengalami sorotan publik dikarenakan kerusakan tembok kasieboard dan banyaknya sampah dan minuman keras di area Tower Manakara Mamuju. Selain itu, gedung perpustakaan yang belum di fungsikan itu sempat mengalami kerusakan tembok kasieboardnya.
Dan masih banyak lagi pembagunan di Mamuju yang dinilai pemborosan dan arah kebijakan tidak pro terhadap masyarakat Mamuju.
Baca Juga : Mikol Marak di Mamuju, Mahasiswa Demo Bupati
Seharusnya, Bupati Mamuju mengambil kebijakan terhadap kesejahteraan masyakarat Mamuju, pasca gempa Mamuju tahun 2021 dan bencana covid-19 tahun 2019.
“Tentunya ini tidak adanya keseriusan bupati untuk memberikan kesejahteraan masyakarat Mamuju, yang dimana lebih mengutamakan pembangunan yang tidak tepat sasaran dari pada mementikan kesejahteraan masyarakat Mamuju,” ujar Sekretaris Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN-RI) DPW Sulbar, Bahtiar Salam, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Lanjut, Bahtiar, sapaan akrabnya mengatakan, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi yang saat ini yang lagi cuti kampanye agar, mengevaluasi diri dan tidak lagi menjanjikan masyakarat seperti bantuan gempa. Sebab ketika itu dilakukan akan sia-sia.
“Seharusnya kemarin saat terpilih jadi Bupati Mamuju, janji-janji itu ditunaikan yang termuat pada karu Mamuju Karen. Kalau saat ini akan sia-sia. Karena masyarakat Mamuju saat ini sudah cerdas dan dapat menilai siapa yang akan mereka pilih pada pilkada Mamuju 27 November 2024,” urainya.
Masih Bahtiar, beri contoh Kepulaun Balabalakang yang juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Selain itu, tidak memiliki kantor kecamatan dan ia menduga bnyak pegawai yang ber status ASN tidak lagi melaksanakn tugas disana. Krn salah satu faktor adalah, karena merasa orang dekatnya Bupati. (*)
Comment