Bagai dua sisi mata uang: Almalik dan Mamuju. Sulit untuk dipisahkan. Lima tahun memimpin memang tidaklah cukup. Tapi cintanya Almalik Pababari pada Kabupaten Mamuju, banyak jalannya, beragam caranya.
Almalik tumbuh dan berkembang berurat berakar di daerah Manakarra ini. Kadung, sejak kakek neneknya telah menanam budi dan pengabdian pada Mamuju. Almalik pun menggeliat yang dilihat dari jejak dan pemikirannya yang melintasi waktu.
Ia mencetak kader, menginspirasi banyak orang untuk terus berbuat baik di kabupaten yang pernah dinakhodainya.
MEDIAEKSPRES – Kabupaten Mamuju resmi menjadi sebuah daerah otonom berdasarkan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959. Berdiri sebagai sebuah kabupaten yang ditopang enam kecamatan, yakni Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Budong-Budong, dan Kecamatan Pasangkayu. Sebelumnya Mamuju terdiri dari 14 distrik dan 4 onder distrik.
Dari 14 distrik ini tersebutlah satu distrik yang bernama Distrik Lumu. Di Lumu, yang kemudian menjadi Desa Lumu, berdiam seorang lelaki yang bernama Muhammadong Pababari. Sang tokoh di desa ini kemudian mempersunting seorang dara yang cantik nian.
Tapi malang tak dapat ditolak. Ketika sang istri melahirkan anak pertamanya, sang ibu bayi rupanya terenggut dari Yang Mahakuasa. Meski tanpa ibu, sang ayah Mohammadong memberi nama anak pertamanya, Hawiyah. Walau masih muda, Mohammadong terbilang pemuda yang taat menjalankan ajaran agama Islam.
Kepandaiannya memahami ilmu agama, tak lepas dari peran besar K.H. Muhammad Thahir, atau biasa dikenal Imam Lapeo—seorang kiai termasyhur di daratan Sulawesi yang bermukim di Desa Lapeo, Campalagian, Polewali Mandar.
Selama 10 tahun Mohammadong belajar agama Islam kepada Imam Lapeo, hingga ia mahir tajwid, dan termasuk murid kesayangan mahaguru ini. Dan ketika kembali ke Lumu, ia amat disegani —karena pemahaman agamanya— lalu dipercaya menjadi imam.
Tak hanya itu. Mohammadong dipercaya sebagai Kepala Distrik Lumu karena pemangku sebelumnya, Pababari, ayahnya sendiri, mundur. Dengan begitu, tanggung jawabnya kian menumpuk saja. Tetapi, Mohammadong menganggap hal ini tak mengapa, terlebih lagi, kekasihnya, Hj. Andi Husna Maccirinnai— istri keduanya—dengan sabar dan tabah setia mendampinginya.
Dari perkawinan anak manusia ini, pada 14 Desember 1948, Tuhan mem berinya seorang anak lelaki. Sang putra inilah yang kelak bernama Almalik Pababari. Almalik mulai tumbuh sebagai bocah yang lincah. Ia sangat penyayang kepada adik-adiknya. Ia tumbuh dengan alunan kasih-sayang, hamper-hampir ia tak pernah berkelahi.
Tapi kesahajaan masa kecil Almalik tiba-tiba runyam ketika laskar Kahar Muzakkar membumihanguskan kampung-kampung hingga seantero kabupaten. Semuanya dibakar.
Tahun 1965, Almalik mulai sekolah SR, tapi karena keadaan kacau, ayahnya memindahkannya ke Mamuju. Tapi rupanya Mamuju mangalami hal yang sama, maka ia melanjutkan sekolah di pengungsian.
Penyatuan kembali keluarganya pada saat ketika Lumu benar-benar sudah hancur lebur. Banyak warga mengungsi ke Mamuju, ada juga yang ke Kalimantan. Setelah tamat SD pada 1963, Almalik melanjutkan sekolah ke SMP 1 di Balang Boddong, Makassar.
Ia tinggal di asrama Armed Bungaya, di rumah pamannya. Pembawaan hidup keseharian Almalik tak ubahnya ketika masih di Mamuju silam. Almalik tak sempat tamat di Makassar, sebab ketika menginjak kelas 3, ia pindah sekolah di SMP Mamuju.
Tamat SMP di Mamuju pada 1965, ia kembali lagi ke Makassar, dan masuk SMA 3 Makassar. Pada masa-masa inilah Almalik mulai mengenal organisasi: Ketua Ikatan Palajar Nahdlatul Ulama (IPNU) SMA 3 Makassar. Dan dari sekolah inilah ia menamatkan pendidikan menengah atas.
Lanjut ke perguruan tinggi pada 1968, Almalik memilih Universitas Hasanuddin dan masuk Fakultas Hukum. Di situ ia langsung bergabung organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Tak hanya terlibat apa adanya, tapi lebih dari itu, ia betul-betul menempa diri menjadi kader yang mumpuni.
Tak salah ketika tiba suksesi kepengurusan, Almalik mendapat dukungan untuk menjadi Ketua Komisariat PMII FH Unhas, dan menjadi pengurus PMII se-Kotamadya Makassar (1969–1970). Tak hanya ‘‘jago kandang’‘. Lewat lembaga PMII, Almalik pernah ikut Kongres Nasional Pelajar di Surabaya dan di Senayan, Jakarta.
Almalik lalu dikenal jago podium. Ia jago pidato. Retorikanya mantap, dan ia mampu berbicara di depan umum hingga berjam-jam tanpa konsep—dan ini terbawa-bawa hingga ketika ia terjun di dunia politik yang sesungguhnya. Tetapi keasyikan di gelanggang organisasi yang mantap, tak sampai berujung sesuai yang diharapkan Almalik.
Suatu ketika —di tengah tahun ketiga ia menjalani kuliah di FH Unhas— ayahnya tiba-tiba gusar dan tak sabar lagi melihat aktivitas ekstra kampus Almalik, anaknya, dan dipandang sebelah mata arti penting kuliah.
Mohammadong Pababari akan menentukan jalur hidup yang lain bagi Almalik muda ini. Ayahnya berkesimpulan, diakibatkan organisasi Almalik bisa meng ganggu studinya, maka ia pun dicarikan jalan lain. Mohammadong lalu menemui H. Hapati Hasan —Bupati Mamuju saat itu— menyampaikan agar Almalik diangkat sebagai PNS dan didaftarkan masuk APDN.
Dengan begini jadinya, tutup sudah waktu tiga tahun di Unhas, dan tahun 1971 Almalik telah tercatat sebagai mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Makassar, di Jalan Cendrawasih. Setelah itu ia kembali ke habitatnya di Mamuju, dan bupati menun juknya sebagai Wakil Camat Budong-Budong, dan tak lama diangkat jadi camat.
Sementara di jabatan itu, ia juga aktif di Golkar, sehingga Almalik sibuk di dua ‘‘alam‘’: sebagai birokrat dan politisi. Lepas jabatan camat, ia dipercaya sebagai Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju (1984–1987).
aat itu ia termasuk Kepala Dinas P & K termuda. Pangkatnya saat itu baru II/C, jadilah satu-satunya kepala dinas yang pangkatnya rendah, II/C. Bahkan, satu-satunya di Sulawesi Selatan yang seorang kepala dinas yang pangkatnya baru II/C, padahal setidaknya di posisi jabatan itu III/A atau III/B.
Pemilu tahun 1987 mengantarnya masuk parlemen Mamuju, sebagai wakil Golkar, dengan begini ia harus berhenti jadi pamong. Meski ia tak harus keluar dari PNS karena di masa itu belum ada larangan rangkap jabatan politik atau aktif sebagai politisi. Tapi ia harus rela meninggalkan Kepala Kantor Dinas P & K untuk menuju gedung parlemen.
Dan posisinya di Golkar saat itu Wakil Ketua Golkar Mamuju, yang dijabatnya hingga tahun 1993. Tahun 1998 adalah saat yang tak akan pernah dilupakan Almalik. Tahun itu mencatatkannya memimpin Partai Golkar Kabupaten Mamuju.
Ketika periode kepengurusannya berakhir pada 9 November 2004, justru pada Musda itu sekaligus mengukuhkannya menjadi Ketua DPD Golkar yang kedua kalinya, dijabat hingga tahun 2009.
Dan suatu waktu ia sadar, “Saya sudah terjebak ke dalam dunia politik. Saya sudah sulit kembali. Lagipula, saya sudah bukan lagi PNS karena situasi dan kondisi politik sudah berubah sejak reformasi 1998. Saya telah memilih. Dan pilihan saya adalah politikus. Ya, saya politikus yang pernah memegang jabatan birokratis,” kata Almalik.
Posisinya sebagai ketua Golkar yang duduk di parlemen, agak memudahkan baginya merebut posisi ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Dan itu terbukti. Tak hanya itu, sebab dengan begitu, Almalik sangat berpeluang menggantikan posisi Nurhadi Purnomo, ketika masa jabatannya selaku bupati Mamuju berakhir. Sebelum lanjut cerita ke posisi puncak —bupati Mamuju— ada satu kejadian yang justru membuat bangga Almalik Pababari.
Dalam satu perjalanan kepengurusan Golkar Mamuju, ia pernah dilengserkan dari pengurus Golkar, padahal saat itu jabatannya Wakil Katua Golkar Mamuju. Masalahnya sepele. Ia dinilai telah membuat marah Gubernur Sulawesi Selatan Achmad Amiruddin. Suatu waktu ada pertemuan di Majene.
Almalik mengemukakan satu hal demi kemajuan Golkar di daerahnya. Ia mengatakan bahwa Golkar dulu selalu menggunakan orang-orang dari jalur AB (ABRI dan birokrasi).
“Jadi kapan kader-kader seperti kami yang bukan dari jalur itu bisa maju ke depan (maksudnya bupati).” Atas pernyataan itu Gubernur Amiruddin marah.
Dan fatal bagi Almalik. Posisinya sebagai Wakil Ketua Golkar Mamuju dilengserkan. Tak hanya itu. Satu periode ke depannya tak pernah memimpin Golkar. Bupati Mamuju waktu itu, H. Djuritno diultimatium dari ‘‘atas‘’. Momen yang paling menegangkan situasi politik di Mamuju adalah ketika dekat-dekat Musda Golkar.
Ketua Gokar saat itu sengaja memberi tugas ‘‘khusus’‘ Almalik ke Budong-Budong untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sementara di Mamuju ‘‘skenario’‘ Musda dibuat. Dan Almalik tak diikutkan dalam Musda itu. Maka —atas restu dari atas— hasil Musda Golkar ketika itu yang terpilih adalah Aruchul Thahir, sepupu Almalik juga.
Tetapi, Almalik mafhum akan ‘‘permainan’‘ ini. Ia tetap tegar. Dan ia paham, hidup dalam alam politik, dikalahkan dalam satu momen politik itu sudah biasa. Ia sadar memang begitulah politik. Selama lima tahun berjalan, ia tak pernah sakit hati pada partai. Ia malah tetap mencintai Partai Golkar, sebab partai ini jugalah yang membesarkan namanya.
Dan lima tahun kemudian, ia telah meraih posisi yang dicita-citakannya: Ketua DPD Golkar Kabupaten Mamuju. Momen yang Almalik tunggu-tunggu pun tiba. Masa jabatan Nurhadi Purnomo berakhir, berarti suksesi bupati di Mamuju pun bakal digelar. Banyak tokoh-tokoh tenar yang bakal menjadi saingan Almalik untuk merebut jabatan puncak di kabupaten itu.
Tapi Almalik punya modal yang agak signifikan: ketua DPD Golkar dan ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Tokoh lainnya butuh kerja keras untuk menggalang dukungan di parlemen Mamuju untuk bisa mengalahkan Almalik. Hasil pertarungan di parlemen ternyata dimenangkan Almalik Pababari.
Dan pada 2 Februari 2000, Almalik dilantik sebagai Bupati Mamuju untuk masa bakti tahun 2000–2005. Bupati Almalik menyingsingkan lengan baju. Ia tahu bahwa sektor pendidikan sangat penting. Untuk memperbaiki mutu SDM di Mamuju, maka tak ada jalan lain selain mutu pendidikan digenjot, fasilitas disiapkan, nasib guru diperhatikan, dan beragam masalah yang sekian lama telah menjadi penghambat berkembangnya pendidikan ikut digenjot.
Selain itu sektor kesehatan digenjot. Perbaikan gizi menjadi prioritas. Begitu pula sektor keamanan yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Masalah kebudayaan juga diperhatikan Bupati Almalik. Dia tahu kalau Mamuju ini masyarakatnya plural.
Perlu dibangun saling pemahaman dan pengertian antarkomunitas yang ada. Sebab kalau ada kesalahpahaman di antara sesama, ya bisa diselesaikan secara kultural. Dan begitu pula sektor-sektor lainnya, tak kalah pentingnya ia per hatikan.
Almalik mengangankan sebuah terobosan yang besar. Ia mela kukan segala upaya agar bisa berfungsi kembali lapangan udara di Tampak Padang—sekitar 50 kilometer dari Kota Mamuju. Hasilnya, penerbangan rute Makassar–Mamuju sudah bisa lancar, dan pada 2004 lalu pesawat yang 24 seat sudah take off.
Baca Juga : ‘‘The Founding Fathers’‘ Mamuju
Upaya lobi ke Jakarta juga berhasil. Rute penerbangan pun bertambah, yang sebelumnya hanya Makassar–Mamuju, yakni Mamuju–Balikpapan. Namun, waktu penerbangan baru bisa du kali seminggu, Rabu dan Sabtu. Di jalur darat, jarak Mamuju–Makassar teramat jauh, sementara hasil pertanian dan perkebunan Mamuju mendesak dalam tempo singkat untuk dipasarkan.
Jangan bicara soal biaya tinggi. Sementara ada jalur perdagangan rakyat yang sudah sejak lama berjalan, yakni rute Mamuju– Balikpapan. Itu sebabnya, Almalik melirik rute tersebut. Almalik lalu meyakinkan Departemen Perhubungan dan komisi yang membidangi perhubungan di DPR RI bahwa jalur udara dan laut bisa menjangkau Kalimantan Timur, dengan efektif.
Akhirnya, Bandara Tampak Padang dan Pelabuhan Laut Mamuju ditingkatkan. Maka jalur bisnis antara Mamuju–Balikpapan lancar. Kini dua kapal PELNI, KM Awu, dan Bunaya singgah di pelabuhan Mamuju. Kemudian jalur laut bagi transmigran juga diuntungkan.
Kalau sebelumnya harus melalui jalur dari Makassar ke Mamuju lalu ke Batu Licin, lalu terus ke NTT, lalu ke Bali, kini tak seperti itu lagi. Jadi, kini rute Bunaya, Makassar–Mamuju, Mamuju–Batu Licin, ke Surabaya, lalu ke Bali, lalu kembali ke Makassar, dan kembali melayari rute ke Mamuju.
Almalik juga pernah punya ide membuka jalur perdagangan semacam KAPET (Kawasan Pengembangan Terpadu) di Parepare. Ia memberi nama segi tiga emas, yaitu antara Mamuju lewat Kalumpang–Tana Toraja, Mamuju–Palopo, dan Mamuju–Mamasa, sebab jauh lebih menguntungkan ketimbang melewati pelabuhan di Makassar.
Pertemuannya dengan Masniaty Rasyid —istrinya kelak— itu ketika ia beberapa kali tandang ke rumah pamannya, Andi Rizal. Ketika itu, Almalik tengah duduk di bangku kelas 3 di SMA 3 Makassar.
Sementara Masniaty juga tengah mencecap pendidikan perawat di Rumah Sakit Dadi Ujungpandang. Dara Bugis kelahiran Mamuju 1952 silam itu, pada masa lalu keluar ganya juga menetap di Lumu, satu kampung dengan keluarga Almalik. Almalik sudah begitu lama menambatkan nama Masniaty di hatinya, nanti sekian lama waktu baru ia utarakan, dengan dibalut situasi panjang yang berkelok-kelok.
Dan pada 14 Juli 1973, resmi sudah Almalik menikahi Masniaty Rasyid, dan ijab kabul itu dilangsungkan di Asrama Armed. Dari perkawinannya dengan Masniaty, keluarga Almalik telah dikaruniai enam orang anak. Anak pertama lahir di Makassar, Irwanurramadhan, dan anak kedua, ketiga, dan keempat (Imelda, Paradiba, dan Iqbal), ketiganya lahir di Budong-Budong.
Anaknya yang kelima dan keenam (Syadzali, dan Resha) lahir di Kota Mamuju. Almalik dan Masniaty membangun keluarganya dengan modal saling percaya. Dan inilah ungkapan Masniaty kepada sang suami, tanda kasih sayang keduanya.
“Tiap kali anak perempuan saya menikah, saya suka menangis. Saya bertanya dalam hati, apakah suami anak saya nanti sama baiknya dengan suami saya yang begitu jujur pada saya? Bapak tak pernah menyembu nyikan sesuatu kepada saya, seluruh pendapatannya ia serahkan kepada saya, tak pernah ia simpan sendiri. Apa pun yang ia dapatkan, dia beri ke pada saya, nanti kalau dia mau membeli sesuatu, baru minta.”
“Justru itu saya merasa berdosa kalau suami saya, saya apa-apakan. Bahkan rasa-rasanya, kebaikannya lebih dari orang tua saya saya. Aga manya juga begitu kuat. Banyak berzikir dan mengaji di rumah. Ia selalu jujur, tak pernah menyeleweng.”
Begitulah Masniaty —istri Almalik— wanita yang mengasihi dan berada di balik kesuksesan Almalik selama ini. Februari 2005 lalu berakhir periode Almalik sebagai Bupati Mamuju. Dan Andi Hatta Dai ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Barat untuk melanjutkan pemerintahan transisi Kabupaten Mamuju, sebelum pilkada tiba.
Almalik Pababari lalu menggandeng H.I.M Naim Thahir untuk bersama-sama maju dalam Pilkada Kabupaten Mamuju yang berlangsung pada 27 Agustus 2005. Jadilah pasangan bupati dan wakil bupati Mamuju ini mengusung visi misi “Agenda Pembangunan 7 Mamuju ke Pentas Nasional”.
Tetapi begitulah kuasa pilihan rakyat. Dari empat pasangan yang bersaing, rupanya pasangan Drs. H. Suhardi Duka, M.M. dan Drs. H. Umar P., M.M. yang memenangkan pilkada, dan pada 12 Oktober 2005 lalu resmi dilantik oleh Gubernur Sulawesi Barat—atas nama Menteri Dalam Negeri—sebagai Bupati–Wakil Bupati Mamuju untuk masa bakti 2005– 2010.
Dalam pengantar buku biografinya yang diungkapkannya sendiri, ia berbesar hati atas kemenangan kader bekas seperjuangannya di Golkar selama lebih satu dekade, Suhardi Duka. Inilah ungkapan itu.
“Manusia dapat belajar dari pengalamannya sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Apabila seseorang berhasil dalam hidupnya, maka kita dapat padanya untuk mencapai keberhasilan yang serupa. Bahkan kita dapat belajar dari kegagalan seseorang agar kita tak mengulangi kegagalan yang sama. Kita dapat belajar pada keberhasilan dan kegagalan seseorang.”
Catatan: Referensi buku Almalik Pababari—Merajut Masa Depan Mamuju yang diberikan kepada penulis, 19 Oktober 2005, di rumahnya, di Mamuju.
Data Diri
Lahir : Mamuju, 14 Desember 1948
Istri : Hj. Masniaty
Agama : Islam
Pekerjaan : Birokrat, politisi
Riwayat Organisasi
Ketua I DPD Golkar Kabupaten Mamuju (1983–1992) Ketua DPD Golkar Kabupaten Mamuju (1998–2004) Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Provinsi Sulawesi Barat (2011–2018) Karier Anggota DPRD Kabupaten Mamuju (1987-2004) Bupati Mamuju (1999–2004) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (2006–2019) Anggota DPD RI (2019–2024)
Sumber: Buku Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati di Sulawesi Barat, 1960-2023 (Penerbit Buku Kompas, Desember 2023).
SARMAN SAHUDING
Comment