MAMASA,MEDIAEKSPRES,id – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Poros Rakyat, Kembali melakukan aksi demonstrasi jilid empat.
Dari pantauan, mereka dari gabungan tenaga kesehatan, Perangkat desa dan Guru, tumpah ruah menggelar aksi unjuk rasa yang dilakukan mulai dari simpang lima, kantor DPRD kabupaten Mamasa, Kantor BPJS kesehatan dan Kantor Bupati Mamasa.
Massa aksi sambil berorasi singga di kantor DPRD Mamasa. Namun mereka tak digubris oleh anggota dprd Kab. Mamasa.
“Tak satupun DPRD yang turun menemui kami. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan aksi ke titik selanjutnya,” kata jenderal Lapangan, Rihardes Langi’ Memanna kepada mediaekspres.id via WhatsApp Senin, (27/03/2023).
Di gedung dewan mereka tak ditemui, massa aksipun melanjutkan aksinya di kantor BPJS kesehatan. Mereka mempertanyakan terkait klaim BPJS yang belum dibayarkan ke setiap Puskesmas dan Rumah Sakit.
Tak lama kemudian, massa aksi melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Mamasa. Dengan iring-iringan puluhan sepeda motor dan mobil pickup. Massa aksi berorasi, hingga tiba di kantor Bupati Mamasa.
Orasipun secara bergantian mereka lakukan. Bupati dan Wakil Bupati Mamasa turun menemui massa aksi. Jendral lapangan membacakan pernyataan sikap dan ditanggapi Bupati Mamasa.
“Namun terlihat bahwa kami massa aksi harus kecewa dikarenakan Bupati langsung kembali ke ruangan tanpa menjawab pertanyaan yang disampaikan dari Massa aksi,” kata Jendral Lapangan, Rihardes sapaan akrapnya.
Baca Juga : Ketua PKC PMII Sulbar, Syangkan Nakes RSUD Sulbar Tiga Bulan Tak Terima Gaji
Baca Juga : Dalam Dua Bulan 1077 Pasien di Mamasa di Rujuk ke RSUD Polman
Lanjut ia menyampaikan, bahwa aksi yang ia lakukan itu, adalah aksi Jilid empat.
“Dari aksi yang kami lakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 10, 11 dan 21 Maret 2023,” jelas Jenderal Lapangan Rihades
Namun Aksi yang dilakukan itu, tak mendapat respon, tuntutannya belum terpenuhi. Lanjut Rihardes, dia juga menyampaikan bahwa dirinya sangat kecewa dengan sikap Bupati yang hanya memberikan tanggapan dan tidak menjawab pertanyaan massa aksi.
“Sangat mengecewakan sikap Bupati. Bagaimana mungkin seorang pemimpin, seakan tidak peduli dengan aspirasi Rakyat. Dan dengan hanya memberikan alasan Daerah devisit, tanpa mau berdiskusi dan menjawab pertanyaan kami,” keluh Rihsrdes.
Rihsrdes mengatakan, dirinya telah menganggap bahwa sangat perlu mendapat jawaban yang jelas.
“Oleh karena itu kami akan melakukan konsolidasi kembali dan akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” kunci Rihardes
Bupati Mamasa, H. Ramlan Badawi saat menemui massa aksi mengatakan, massa aksi demostrasi sudah kedua kalinya, dan dirinya telah menyambut baik untuk menemui massa aksi Poros Rakyat. Tuntutan massa aksi itu dikarenakan sebuah kondisi yang terjadi akibat kabupaten Mamasa sejak terbentuk sudah mengandung sistem anggaran defisit.
“Anggara defisit itu pasti ada pergeseran dan ada menyebrang. Tidak akan bisa klop,” ujar Ramlan dihadapan ratusan massa aksi.
Lanjut dia mengatakan, tahun 2023 ini terjadi karena regulasi. Aturan yang berbeda tahun 2022 dan 2023.
“Sekarang yang ditransfer baru gaji. Yang lain-lain belum. Sebelum mencukupi empat faktor. 10 persen, kesehatan 10 persen, pendidikan 20 persen dan desa 10 persen. Karena sudah disahkan APBD, terpaksa kita menyesuaikan. Bukan cuma Mamasa tapi Indonesia,” jelas Ramlan
Penulis : RLM
Editor : mediaekspres.id
Tonton Video :
Comment