MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Tinggal menghitung hari, masa kepemimpinan Ali Baal Masdar (ABM) dan Enny Anggraeny akan berakhir selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
Terhitung mulai tanggal 12 Mei 2022, ABM—Enny akan meletakkan jabatannya. Dan kepemimpinan Sulbar akan diambil alih oleh Pelaksana Pejabat (PJ) Gubernur yang di lantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI nantinya.
Sejak dilantik pada Jumat, 12 Mei 2017. ABM-Enny berkewajiban untuk membangun Sulbar selaku pemimpin. Dan ini juga menjadi awal publik menilai prestasi-prestasi yang akan ditinggalkan.
Ketua HMI MPO Mamuju, Muhammad Ahyar, mengaku tak melihat satupun prestasi ABM–Enny yang dapat dibanggakan selama kepemimpinannya. Menurut Ahyar, itu karena pemimpin Sulbar ini tidak memiliki konsep yang dapat di ukur dalam membangun sebuah daerah.
“Makanya dikepemimpinan beliau (Ali Baal Masdar), kita gagal melihat Sulbar ini jauh lebih baik. Karena beliau tidak paham bagaimana konsep membangun daerah. Beliau juga tidak visioner dalam membangun daerah,” ungkap Ahyar, Jumat (06/05/22).
Dalam kacamata Ahyar, pembangunan Sulbar dari segala sektor tidak ada kemajuan secara signifikan. Baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain-lain.
Bahkan kata Ahyar, program pendidikan yang seharusnya menjadi penunjang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) justru jadi ladang korupsi oleh beberapa oknum.
“Contoh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2020,” terangnya.
Terlepas dari itu, program yang dilahirkan ABM-Enny juga dinilai tidak ada yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Itu bisa di lihat statistik pertumbuhan ekonomi Sulbar semenjak masa pemerintahan ABM-Enny.
“Contoh..Pelabuhan Fery lama mangkrak setelah pasca gempa kemarin. Seharusnya jika mereka berfikir meningkatkan ekonomi, maka itu yang utama di perbaiki,” ujar Ahyar.
Selanjutnya masalah pelayanan kesehatan. Kata Ahyar, RSUD Sulbar yang seharusnya menjadi sentral pelayanan dasar kesehatan justru banyak terjadi polemik. Termasuk penanganan pasien covid-19, pembongkaran paving block di tenda pelayanan darurat pasca gempa dan masalah listrik.
“Ini sejarah ya mungkin di Indonesia. Ada Rumah Sakit Regional yang mati lampu sampai kurang lebih dua jam,” jelasnya.
Selain itu, Sulbar memperoleh angka stanting tertinggi dari 12 provinsi pada tahun 2021 berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Itukan semua salah satu cerminan kepemimpinan ABM-Enny. Sehingga kesimpulan dari sudut pandang saya, bahwa ABM-Enny ini tidak mampu memimpin Sulbar,” kata Ahyar.
Baca juga
Olehnya itu, ketua HMI MPO Mamuju ini berharap kepada pemimpin selanjutnya bisa visioner dan bisa mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan serta dapat meningkatkan mutu pendidikan Sulbar.
“Harapan saya, pemimpin selanjutnya tidak lagi memberi contoh yang buruk dan meninggalkan kesan yang buruk,” harap Ahyar.
GMNI MAMUJU
Ketua Cabang GMNI Mamuju, M. Fhatir, menilai kepemimpinan ABM-Enny banyak problem dan akan menjadi Pekerjaan Rumah pemimpin selanjutnya. Termasuk masalah pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pelayanan kesehatan.
Bicara soal pendidikan, kata Fhatir, dari 20 persen anggaran APBN yang diarahkan untuk pendidikan–tidak mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan Sulbar. Seperti data LTMPT dari 23.110 sekolah — satupun sekolah dari Sulbar tidak masuk 1000 sekolah yang memiliki standar penilaian UTBK.
Kemudian masalah kemiskinan yang meningkat secara tahunan. Dari data yang ia peroleh, kemiskinan di Sulbar pada September 2021 mencapai 11,85 persen. Meningkat jika dibandingkan pada September 2020 sebesar 11,5 persen. Atau jumlah penduduk miskin Sulbar pada bulan September 2021 sebanyak 165,99 Ribu jiwa dan mengalami peningkatan sebesar 4,36 persen jika dibandingkan dengan September 2020 sejumlah 159.05 Ribu jiwa.
“Belum lagi bicara kesehatan seperti kasus stunting Sulbar yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi (SDGI) 2021 menunjukkan prevalensi stunting balita di Sulbar sebesar 33.8 persen sangat jauh dari Satndar WHO yaitu 20 persen,” ungkap Fhatir kepada mediaekspres.id, Rabu (20/04/22).
Selain itu, kata Fhatir, masih banyak masalah yang tidak terselesaikan. Sehingga ia berharap pemimpin berikutnya dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Karena menurutnya, itu adalah salah satu faktor penunjang kemajuan sebuah daerah.
“Berapa kalipun kita ganti gubernur kalau di dalam pemerintahan sendiri tidak mampu membangun sinergitas dengan baik. Baik antar pemerintah provinsi maupun provinsi dengan Kabupaten yang ada di Sulbar, maka dipastikan tidak akan pernah maju dan Malaqbi.
Tentunya ketika ada tugas-tugas pemerintah yang tidak dijalankan dengan baik maka kami para mahasiswa akan selalu melakukan gerakan-gerakan, untuk kemudian pemerintah yang digaji oleh rakyat ini bekerja dengan baik untuk rakyat. Begitu pun dengan pelaksana tugas jabatan gubernur nanti,” tegas Fhatir.
Reporter: Irwan
Editor : Mediaekspres.id
Comment