MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Di ketahui harta kekayaan Ali Baal Masdar (ABM) naik secara signifikan selama menjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2017-2022.
Berdasarkan data yang dilihat Kompas.com dalam situs elhkpn.kpk.go.id milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan harta terakhirnya pada 27 Maret 2021 atau laporan periodik 2020, tercatat berjumlah Rp 60.780.838.653.
Pada 2016 laporan harta kekayaan ABM tercatat sebesar Rp 5.843.819.395.
Jumlah tersebut naik signifikan dibanding laporan hartanya pada 21 September 2016 saat pertama kali duduk di kursi gubernur, mencapai Rp 54.937.019.258.
Menanggapi itu, Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulbar, Hamka, menyarankan kepada ABM untuk mengklarifikasi sumber dari harta kekayaannya tersebut. Agar tidak menimbulkan persepsi negatif masyarakat.
“Jika hal ini dibiarkan sya rasa pak Abm harus siap menerima kecurigaan publik hari ini, bahwa itu hasil dari korupsi. Dan ada lembaga negara sendiri yang menangani soal itu,” tulis Hamka kepada mediaekspres.id, Sabtu (14/05/2022).
Selain ABM, menurut Hamka, dalam waktu 2 tahun terakhir banyak pejabat negara yang naik signifikan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Kami amati selama 2 tahun terakhir banyak pejabat negara, yang harta kekayaannya mengalami kenaikan signifikan. Saya kira sudah jelas ada LHKPN harusnya itu menjadi alat kontrol bagi pejabat,” ungkapnya.
Sementara Ketua Cabang PMII Mamuju, Syamsuddin, menilai kenaikan harta kekayaan mantan Gubernur, Ali Baal Masdar tidak wajar. Apabila itu bersumber dari gaji selama dia menjabat.
“Dari mana sumber kekayaan tersebut. Jangan sampai, kekayaan tersebut didapatkan dari hasil korupsi. Karena sangat tidak masuk akal klu hanya gaji gubernur yang menjadi pemicu melonjaknya kekayaan bapak mantan gubernur,” ujarnya.
Kata Syamsuddin, jika berpatokan pada gaji selama menjabat gubernur. Itu tidak sebanding dengan nominal harta kekayaan saat ini.
“Oleh karena itu kami meminta dan menekankan kepada KPK untuk melakukan audit sehingga kami dan masyarakat tidak bertanya,” tegas Syamsuddin.
Reporter: Irwan
Editor : Mediaekspres.id
Comment