MAMUJU,MEDIAEKSPRES.id- Kartu Sakti keren yang menjadi kebanggaan program unggulan yang ditawarkan Bupati dan wakil bupati Sitti Sutinah Suhardi bersama Ado Mas’ud, menuai kritikan.
Ya meski kartu Mamuju keren (KMK) itu mulai di genjot pengaplikasiannya oleh Pemda dan perangkatnya, namun tentu sikap kritik publik menunggu realisasi tahapan.
Kritik tersebut di lontarkan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu Sulawesi Barat (DPP Ipmapus Sulbar).
Ia meng ‘warning’ Pemkab Mamuju terhadap sebuah janji kepada masyarakat.
Ipmapus menilai, masyarakat Mamuju yang telah dilanda dua peristiwa bencana yaitu, pandemi covid 19 dan pemulihan gempa bumi Januari lalu, membuat masyarakat terpukul dari segi ekonomi serta traumatik atas peristiwa alam semesta.
“Tak berselang waktu yang lama bencana alam banjir bandang yang terjadi di kecamatan Kalukku desa Sondoang menambah pilu kita semua. Selaku mahasiswa agen kontrol sosial dan mitra kritis pemerintah, kami akan terus hadir untuk mengingatkan pemkab terkait kondisi yang harus di tempuh demi kesejahtraan masyarakat, khususnya yang berada di kabupaten Mamuju,” kata ketua umum DPP Ipmapus Sulbar, Ilal Ihsan kepada mediaekspres.id di Mamuju, Minggu, (13/09/2021).
Lanjut Ilal mengatakan, pada Pilkada 2020 lalu, dalam kampanye pasangan terpilih Sutina-Ado Mas’ud yang hari ini memegang kebijakan di lembaga eksekutif kabupaten Mamuju, telah menawarkan solusi kartu keren, yang mengantarkannya ke tumpuk kursi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.
“Itu menjadi bukti dari motto kerja Mamuju keren, yang kondisi hari ini sangat di butuhkan pengaplikasiannya melihat kondisi Mamuju hari ini,” jelas dia
Selaku ketua umum DPP Ipmapus Sulbar, ia melihat program perencanaan Pemkab terkait kartu keren ini, tidak tepat, tidak kreatif dan inovatif dalam kondisi saat ini.
Harusnya kartu keren diperuntuhkan pada hal-hal yang milenial menggambarkan kata keren itu sendiri.
“Jika kartu keren di peruntuhkan pada program kesehatan yang bersifat sama dengan BPJS pada program pendidikan yaitu beasiswa, ya lebih baik tidak ada, karena fungsinya sama dengan kartu BPJS dan kartu KIP jangan sampai hanya pemborosan anggaran,” kritik dia
Disisi lain drainase yang tidak efektif mengakibatkan mamuju rawan banjir, lampu jalan yang tidak terawat, lampu merah yang tidak berfungsi, jalan yang tidak terawat di sekitaran (jln, Soekarno hatta, jalan Abdul Syakur, dan banyak banyak lagi, terutama jalan depan kantor bupati itu sendiri.
Selai itu, Tempat Pemrosesan Ahir (TPA) Sampah di adi-adi yang tidak berfungsi sebagai yang diatur dalam perda kab. Mamuju no 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.
Dari beberapa hal diatas, lanjut Ilal, dirinya meminta kepada Pemkab Mamuju agar lebih peka dalam membangun kabupaten Mamuju.
“Pemda Mamuju lebih baik mengundang para pemuda, OKP, Mahasiswa sering berdiskusi agar realisasi program itu sifatnya dari bawah keatas, bukan dari atas kebawah, karena kalau atas ke bawah sifatnya biasanya tidak tepat sasaran. Ini yang sering terjadi,” ujar Ilal.
Ia mengusulkan, agar Pemda Mamuju, memprogramkan free WiFi di tempat-tempat umum, taman, tempat ibadah, taman baca. Agar para pelaku pendidik dapat menikmati belajar lewat online di mana saja, tanpa harus mengeluarkan uang mereka untuk membeli paket data.
Dilansir dari laman website Pemda Mamuju, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah mengatakan,
Sebagai salah satu program unggulan Kartu Mamuju keren mengupayakan pengaplikasiannya melalui singkronisasi dengan seluruh kegiatan di Organisasi perangkat daerah.
Ia mengaku, meski belum dapat menerapkan seratus persen pemanfaatan kartu tersebut di awal pemerintahannya di sebabkan kondisi daerah yang terus berupaya bangkit dari musibah bencana, namun ia optimis pada tahun depan kartu tersebut akan dapat digunakan dan memberi manfaat bagi masyarakat Mamuju.
Lanjut Mantan Kadis Perdangan Kab. Mamuju itu, menjelaskan manfaat dari kartu tersebut, diantaranya akan menjadi data base yang terintegrasi dengan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari data diri masing-masing pemegang kartu meliputi nama, alamat, hingga jenis pekerjaan.
selain itu dalam KMK ini juga akan terintegrasi dengan BPJS kesehatan melalui cantuman nomor kepesertaan BPJS kesehatan masing-masing.
“Jadi bukan pengganti kartu BPJS, tapi akan terintegrasi dengan sistem di BPJS,” Imbuhnya.
Lanjut Sutinah berharap, agar semua OPD dapat segera membangun koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan BPJS Kesehatan, dalam membangun kerjasama penerapan Kartu Mamuju Keren sebagai kartu layanan kesehatan, serta menyampaikan dan menyiapkan data awal penerima BPJS Tahun 2021 melalui APBD.
Selain itu, juga melakukan koordinasi dan kajian kerjasama penyaluran bantuan beasiswa Mamuju KEREN dengan Bank BPD Sulselbar.
yang tidak kalah penting adalah penyiapan payung hukum atas pelaksanaan Kartu Mamuju Keren.
Reporter : Chandraqa
Editor : Mediaekspres.id
“Seorang pemimpin dihargai, disegani, dan dihormati bukan karena kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya, melainkan kapabilitas yang diwujudkan dalam kinerja yang terpuji.”
NN
Tonton Video ini.
Comment