MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Pelayanan kesehatan darurat pasca gempa di Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat (RSUD Sulbar) saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
Faktanya pada Senin 16 Agustus 2021, terjadi sebuah insiden pembongkaran paving block dan pengerukan pasir, yang selama kurang lebih tujuh bulan jadi lantai tenda pelayanan kesehatan darurat pasca gempa.
Kepada wartawan, pemilik pasir dan paving block menyampaikan kekesalannya. Mereka mengaku sebagian besar paving block dan pasir yang di ambil pihak pelaksana kegiatan belum dibayarkan.
“Bagaimana tidak di bongkar, dari 37 res pasir yang di kasih masuk baru 2 res yang dibayar. Itupun saya sudah capek di janji terus soal pembayarannya,” kesal Daeng Sila.
Daeng Sila mengungkapkan nilai pasirnya per res, sama dengan 600 Ribu Rupiah. Sementara uang yang di terima baru satu juta rupiah.
Sementara pemilik paving block. Mengaku masih tersisa kurang dari 100 juta yang belum dibayarkan.
Senada dengan pemilik pasir. Karena merasa di janji terus selama tujuh bulan. Ia pun kesal dan membongkar paving block sesuai perkiraan yang belum terbayarkan.
Di tempat terpisah, H. M Ramli selaku pihak pelaksana proyek tak bisa berbuat banyak. Justru kesalahan dilemparkan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar yang di anggap telah mengabaikan perintah Letjen TNI Doni Monardo pada saat berkunjung di Sulbar, pasca gempa.
Menurut H. M. Ramli, pekerjaan tersebut dilaksanakan atas perintah Letjen TNI Doni Monardo kepada pemerintah daerah. Namun hingga saat ini belum ada pembayaran oleh pemerintah ke pihak pelaksana.
Olehnya itu, ia mengimbau Pemprov untuk menyelesaikan segera masalah pembayaran pekerjaan. Menurut pengakuannya ada sekitar 4,4 milliar yang belum di bayar. Termasuk di dalamnya jaringan listrik, pemasangan lampu dan makan minum.
“Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu Minggu. Maka semua paving block, bahkan lampu pun saya akan bongkar. Termasuk pemutusan jaringan listrik,” tegasnya.
Kepada pihak RSUD Sulbar, ia mengimbau agar segera evakuasi pasien yang masih dirawat di tenda, agar mereka tidak kaget saat dilakukan pembongkaran.
“Saya menghimbau kepada pihak rumah sakit agar segera siapkan tempat evakuasi untuk pasien,” pungkas H. M. Ramli.
Baca juga
HMII MPO Cabang Mamuju Tuntut Transparansi Dana Covid-19
Berbeda Persepsi Alokasi Anggaran Covid-19 Sulbar
Atas insiden pembongkaran paving block dan pengerukan pasir di tenda pelayanan kesehatan darurat pasca gempa RSUD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim angkat bicara, 18 Agustus 2021.
Abdul Rahim menyayangkan sikap OPD terkait dan tim anggaran yang terkesan diam atas insiden tersebut.
Menurut Abdul Rahim, mereka seharusnya bertanggungjawab dalam memberikan dukungan terhadap perbaikan pelayanan kesehatan di RSUD Sulbar.
“Saya sangat kecewa kepada tim anggaran yang seharusnya bertanggungjawab dalam memberikan dukungan perbaikan hal tersebut,” kesalnya.
Lebih lanjut, Abdul Rahim menilai insiden pembongkaran paving block dan pengerukan pasir yang dilakukan oleh pemilik material adalah bentuk nyata gagapnya pemerintah eksekutif terhadap situasi pelayanan.
Olehnya itu Abdul Rahim berharap sekaligus meminta gubernur untuk memberikan perhatian terhadap kondisi yang terjadi di rumah sakit daerah.
“Saya minta kepada gubernur agar kondisi yang ada di rumah sakit itu menjadi perhatian khusus,” tegasnya.
Keprihatinan Abdul Rahim di dasari lantaran rumah sakit bersentuhan langsung dengan pelayanan kemanusiaan.
“Berkenaan saudara kita, keluarga kita. Karena ini menyangkut nyawa orang, menyangkut keselamatan jiwa orang,” sambunya.
Lebih lanjut Abdul Rahim menyampaikan, fasilitas yang cukup saja belum tentu baik dalam pandangan pasien atau keluarganya bahkan dirinya sendiri. Apalagi dalam kondisi kasat mata melihat rumah sakit sangat di bawa standar. Di tambah lagi dengan insiden yang seharusnya tidak terjadi nampak di pandangan mereka.
“Insiden di rumah sakit menurut saya, insiden yang memalukan. Menampar muka kita karena hal-hal terkecil saja tidak bisa kita urusi.
Bagaimana daerah kita bisa terlihat atau tertata baik kalau hal-hal menyangkut keselamatan pasien saja tidak bisa kita tangani dengan baik,” kesalnya.
Selain meminta kepada gubernur untuk memperhatikan kondisi rumah sakit. Ia juga meminta agar menuntun maupun memberikan arahan kepada OPD-nya dengan baik.
“Bahwanya perlu diberikan arahan yang jelas dan terukur,” pungkas Abdul Rahim.
Reporter: Irwan
Editor : Mediaekspres.id
Comment