MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Sekitar Ratusan massa aksi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kantor Gubernur dan Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Sulbar).
Kedatangan massa aksi yang di koordinir oleh Lembaga Pengawas Kinerja Pemerintah Republik Indonesia (LAKIP RI) dalam rangka mendukung dan mendorong kinerja pemerintahan.
Di kantor Kejati Sulbar, LAKIP RI membawa sejumlah catatan kasus yang dianggap perlu mendapat perhatian. Sehingga diharapkan bisa diselesaikan di masa jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang baru ‘Muhammad Naim’.
Salah satu kasus yang dianggap perlu mendapat atensi oleh Kejati Sulbar; Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung Tadui, DAK Pendidikan Tahun 2020-2022, Dana PEN 2021, Dana Pemeliharaan Jalan dan Jenbatan Pada UPTD Majene, Pembangunan Kolam Renang Mamuju-Majene dan Pembangunan Irigasi Tommo.
“Maksud kedatangan kami kesini, tak lain adalah memberikan inspiratif kepada bapak Kajati. Bahwa kami masyarakat mendukung bapak Kajati untuk segera membrantas kasus-kasus korupsi yang menyengsaraka rakyat,” ungkap Ketua LAKIP RI, Aldin dalam orasinya di depan kantor Kejati Sulbar, Kamis (01/08/22).
Sementara di kantor Gubernur Sulbar, Aldin menekankan kepada Pj Gubernur Sulbar agar dapat menetapkan program skala prioritas atau pilot project yang bisa menjadi kerja nyata dan dikenang oleh masyarakat Sulbar di sisa masa jabatannya yang tinggal Delapan bulan ‘apabila tidak diperpanjang’.
Baca juga
Lakip RI Apresiasi Langkah Cermat Pj Gubernur Sulbar Antisipasi Dampak Krisis
Kemudian di kantor Polda Sulbar, Aldin menyampaikan dukunnya kepada kinerja profesional Kepolisian Republik Indonesia, dan terkhusus di Sulbar, agar citra kepolisian di mata masyarakat bisa kembali normal atau lebih tinggi lagi, pasca kasus pembunuhan berencana brigadir Jushua.
“Hari kami datang untuk mendukung, menjaga marwah kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat,” pungkas Aldin.
Reporter: Irwan
Editor : Mediaekspres.id
Comment