Mamuju,- Kedua kalinya Wakil Presiden Berkunjung di Provinsi Sulawesi Barat. Namun kedatang kali ini bertepatan dengan momen pergantian Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH. Ma’ruf Amin di Provinsi Sulawesi Barat, salah satu agendanya untuk mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Barat periode 2024-2026.
Ia disambut beberapa aksi demonstrasi oleh mahasiswa dengan pelbagai tuntutan. Pengamanan terhadap orang nomor 2 di negara inipun superketat–terjun langsung kelapangan–baik itu dari TNI, Polri dan sejumlah perangkat SKPD berjibaku untuk mensukseskan kunjungan orang nomor 2 itu.
Wapres RI, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin dua hari di Mamuju, dimulai pada Selasa, 21 s/d 22 Mei 2024.
Pada hari Rabu Massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Mamuju, melakukan demonstrasi penolakan terhadap Pj. Gubernur yang baru.
Puluhan massa aksi itu, bergerak menuju Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Mereka secara bergantian berorasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat, Pada Rabu, (22/5/2024)
Ketua PMII Cabang Mamuju, M. Radi Tasmin Saputra mengatakan, bahwa seharusnya PJ. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, mengkaji keadaan Sulbar saat ini, atau mengevaluasi program pemerintah sebelumnya, bukan datang untuk langsung tanam sukun.
“Saya heran baru datang di Sulbar langsung tanam sukun, kenapa tidak sekaligus tanam pohong aren di jadikan gula merah, waa komplit itu masyarakat sejahtera dan sehat,” ujar Radi dalam orasinya
Radi membandingkan antara metode kepemimpinannya, Pj Gubernur Sulbar sebelumnya Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang di pindahkan ke Sulawesi Selatan.
PMII Mamuju menantang Pj. Gubernur Sulbar yang baru dalam dalam 100 hari kerjanya.
“Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin ini juga meninggalkan banyak persoalan di Sulawesi Selatan, banyak program dan kebijakannya gagal, yang membuat masyarakat Sulawesi Selatan melakukan syukur setelah di pindahkan ke Sulawesi Barat, ini yang harus di awasi jangan sampai membuat kebijakan yang tidak berdasar kepentingan masyarakat Sulbar” ujar Radi
Radi menyampaikan beberapa persoalan lain yang terjadi di daerah Provinsi Sulbar, seperti perusahaan sawit, tambang ilegal, ambulance gratis bantuan stimulan tahap 2 gempa Sulawesi Barat dan pelayanan pemerintah. (*)
Comment