MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Ikatan Pelajar Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Sulawesi Barat (Sulbar) kecewa dengan ketidak hadiran Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Mamuju secara bersamaan.
Kekecewaan tersebut diutarakan Ketua Umum Ipmapus Sulbar, Mustakin. Lantaran pimpinan tertinggi Pemerintah Kabuten (Pemkab) Mamuju tidak ada di tempat, menemui massa aksi.
“Jujur kami secara kelembagaan kecewa, karena itu tadi, kenapa dan ada apa ketiga pimpinan inti Pemerintah Daerah (Pemda) tidak hadir secara bersamaan,” ungkap Mustakin, Rabu (15/06/22).
Mustakin memenyayangkan, karena momentum penyampain aspirasi yang dilakukan di kantor bupati, tidak dihadiri satupun pimpinan inti Pemda Mamuju. Apalagi kata dia, ada beberapa poin tuntutan yang perlu mendapat jawaban langsung dan perlu ditindaklajuti oleh bupati.
“Kami tekankan tadi, tidak reprensentatif ketika kita harus berbicara dengan asisten. Karena kehadiran kami disini niatnya baik, menyampaikan beberapa aspek permasalahan yang mengacu pada kondisi masyarakat,” terangnya.
Adapun beberapa tuntutan Ipmapus Sulbar yang harus dijawab bupati, sebagai berikut:
- Mendesak untuk segera menyalurkan bantuan korban gempa tahap dua
- Memperjelas penerimaan bantuan BPNT dan PKH Pengadaan
- Mempertanyakan pengadaan ALKES dari 2017 yang sampai saat ini masih berada di meja Kejati
- Mendesak Pemda segera membuat kebijakan untuk mengatasi banjir di Kabupaten Mamuju
- Memperjelas kelanjutan proyek pembangunan lanscape
- Meminta kebijaksanaan agar mempertimbangkan status penghapusan tenaga honorer, mengingat di sekolah sekolah masih kekurangan pengajar
- Meminta kejelasan kegunaan kartu mamuju keren
Baca juga
Bebera tuntutan Ipmapus Sulbar diatas, mendapat jawaban normatif oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Mamuju, Drs. Artis Efendi.
Menurut asisten 3, untuk bantuan gempa tahap kedua masih berproses di BNPB pusat, termasuk kelanjutan pembangunan landscape juga masih dalam proses. Kemudian masalah penanganan banjir, pihaknya sudah melakukan langkah kongkrit. Dengan melibatkan pihak Dinas PU. Sedangkan untuk pemhapusan tenaga honorer sendiri, pihaknya belum merespon karena kebijakan tersebut rana pusat.
“Tuntutan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Namun demikian saya jelaskan sedikit terkait bantuan gempa tahap kedua masih berproses di BNPB pusat,” pungkas asisten 3 saat audiens dengan mahasiswa.
Reporter: Irwan
Editor : Mediaekspres.id
Comment