MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat bertemu Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, Senin, 10 Mei 2021.
Mereka memperjelas dana tunggu hunian (DTH) yang sampai saat ini tak kunjung cair.
Menurut juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil, Muh. Irfan Herianto, Pemkab Mamuju menyerahkan tanggung jawab assessment dan validasi data rumah rusak kepada pihak desa dan lurah.
“Kami memperjelas soal DTH ini, bupati menyampaikan assessment validasi data dikembalikan ke desa dan lurah masing-masing,” ungkap Muh. Irfan.
Baca juga:
DTH Belum Cair, BPBD Mamuju Tunggu Juklak dan Anggaran Assessment
Sutinah kabarnya menolak proposal anggaran assessment sebesar Rp 600 juta yang diajukan BPBD Kabupaten Mamuju.
Koalisi Masyarakat Sipil pun mendesak agar DTH direalisasikan segera setelah data dari kelurahan dan desa masuk.
Irfan menyampaikan, penyaluran DTH akan dimulai pada 11 Mei 2021 dan digelar secara simbolis di Desa Botteng.
Ia juga menambahkan, 12 korban meninggal di lokasi pengungsian sudah menerima dana ahli waris atas desakan Koalisi Masyarakat Sipil.
Untuk itu, pihaknya tegas bakal terus mengawal penanggulangan pascabencana di Sulawesi Barat, khsusunya di Mamuju.
“Jika masih ada kelambatan dalam hal Pemkab Mamuju, maka Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar bersama dengan beberapa forum penyintas akan melakukan aksi besar-besaran,” jelas Muh. Irfan.
Reporter: Harly
Editor : Mediaekspres.id
“Karya yang baik itu tak selalu tentang seberapa besar rupiah yang Anda pegang.”
Redaksi
Comment