MAMASA, MEDIAEKSPRES.id – Polemik tambang logam tanah jarang di wilayah Pitu Ulunna Salu (PUS), Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, terus bergulir. Kali ini, Pemda Mamasa dinilai amnesia soal keberadaan tambang di wilayah pemerintahannya.
Sejumlah lembaga kemahasiswaan menyorot sikap pemerintah daerah yang terkesan “pura-pura lupa” dengan tambang tersebut.
Padahal, tiga kecamatan di Kabupaten Mamasa, yakni Bumal, Aralle dan Mambi; merupakan lokasi eksplorasi pihak perusahaan.
Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa (HPM) Aralle, Al Muzakkir mengaku kecewa dengan sikap Pemda Mamasa.
Baca juga:
Menurutnya, pemda semestinya paham persoalan tersebut karena PT Monazite San selaku explorer tambang, sudah dalam tahap pengurusan persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
“Pengurusan Amdal tidak mungkin tanpa sepengetahuan Pemda Mamasa, apalagi diperjelas oleh Dinas ESDM Provinsi Sulbar. Ini sangat mengecewakan,” jelas Al Muzakkir kepada Mediaekspres.id via telepon, Kamis (10/9/2020).
Apalagi, warga Salutambung, Kecamatan Bumal, sudah menyatakan sikap menolak adanya aktivitas tambang, pada 2015. Hal itu berarti isu tambang logam di wilayah PUS sudah ada sedari lima tahun lalu.
Kekecewaan mahasiswa semakin menjadi, saat Pemda dan DPRD Mamasa dianggap melanggar kesepakatan yang telah mereka buat bersama.
Isi kesepakatan itu, kata Al Muzakkir, menolak aktivitas tambang ketika tidak sesuai dengan adat, kebiasaan dan berpotensi merusak peradaban di wilayah PUS.
“Kami bertambah kecewa kepada DPRD dan Pemda Mamasa yang lagi-lagi membohongi rakyatnya, sudah kami duga sebelumnya DPRD pura-pura lupa dengan adanya kesepakatan,” ketusnya.
Untuk itu, dirinya menegaskan, aliansi pemuda dan mahasiswa bakal menggelar aksi besar-besaran jika kesepakatan menolak tambang di PUS, tetap tidak diindahkan oleh Pemda Mamasa.
Reporter : Shermes
Editor : Mediaekspres.id
“Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah kebenaran pasti terancam.”
Wiji Thukul
Comment