MAMUJU, MEDIAEKSPRES.ID – Puluhan Mahasiswa asal Bonehau-Kalumpang yang tergabung dalam Hipmakar Sulawesi Barat (Sulbar) mendatangi kantor Bupati Mamuju dalam rangka mempertanyakan status jalan poros Bonehau-Kalumpang, Senin (02/03/20).
Selain mempertanyakan status jalan poros Kecamatan Bonehau-Kalumpang, Aliansi Mahasiswa juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju untuk melakukan pemerataan tenaga pengajar dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada di Bonehau-Kalumpang.
Mahasiswa Hipmakar diterima lansung oleh Bupati Mamuju H. Habsi Wahid diruang kerja pribadinya dan didampingi Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju, H. Suaib
Saat dikonfirmasi diruang kerjanya H. Habsi Wahid sangat mengapresiasi kedatangan Mahasiswa Bonehau-Kalumpang, karena dianggap betul-betul mampu menjadi penyambung apa yang dibutuhkan masyarakat. Ia berprinsip untuk tidak boleh alergi dengan demo Mahasiswa.
“Adek–Adek tadi ini bagus sekali, karena memberikan usulan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Kita harus berprinsip bahwa orang demo itu bagus dan tidak boleh alergi terhadap Demo,” ucap Habsi Wahid. Dikutip Sandapangcenter.com
Sementara terkait apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa yang tergabung dalam Hipmakar Sulbar ini, Habsi menyebut bahwa dari beberapa poin yang disampaikan oleh Hipmakar Sulbar berkaitan dengan status jalan yang ada di Bonehau–Kalumpang.
“Saya jelaskan bahwa status jalan yakni strategis Nasional, yaitu mulai dari Bonehau sampai ke perbatasan Seko, jalan tersebut adalah kewenangan Pemerintah Provinsi,” kata Bupati.
“Jalan strategis Nasional ini telah dibuatkan perjanjian kerja sama dengan PT. Haji Kalla yang tadi juga kita hadirkan, dan kewenangan ini diserahkan kepada PT. Haji Kalla untuk memperbaiki jalan sampai ke Karama,” sambungnya.
Lebih jauh Habsi memaparkan dalam pertemuannya. PT Haji Kalla dijelaskan kepada Hipmakar Sulbar sekaitan kegiatan yang telah dilakukan, seperti perbaikan jembatan dari target 48 dan yang dilaksanakan sebanyak 13, termasuk jalanan sudah dilakukan pelebaran.
Untuk jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan desa, termasuk kewenangan kabupaten, sementara jalan desa sendiri seperti jalan stapak itu menjadi kewenangan desa yang sudah diberikan anggaran 10 persen dari APBD dalam rangka pemerataan, agar tujuannya tidak ada lagi desa yang merasa tidak diperhatikan.
Sedangkan untuk bantuan di sektor pertanian disampaikan telah dianggarkan setiap tahunnya melalui APBD, hanya saja kata Bupati, jika semua petani secara keseluruhan ingin difasilitasi tentu itu tidak bisa, oleh karena itu secara bertahap.
“Yang pastinya setiap tahun selalu ada bantuan, terkhusus di sektor pertanian, baik itu sarananya maupun perbaikan infrastrukturnya seperti perbaikan pengairan itu selalu kita lakukan,” jelasnya.
Sedangkan di sektor pendidikan juga tetap diberikan perhatian, dimana setiap tahunnya dilakukan pembangunan sekolah ,termasuk yang rusak, “Setiap tahunnya itu juga selalu ada perencanaan terhadap sarana pendidikan ini, sekolah yang rusak kita perbaiki dan yang belum ada kita bangun,” sambung Bubati.
Untuk persoalan tempat hiburan malam yang menjadi tuntutan dari Hipmakar Sulbar, Habsi mengaku menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan.
“Terkait THM Itu kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan, ketika bertentangan dengan ijinnya, saya kira mereka bisa ditegur untuk tidak terlalu fulgar,” tutup Habsi.
Redaktur : Mediaekspres.id
Comment