MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Sukri Umar mempertanyakan sikap Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muh. Idris terkait keberadaan GTT/PTT.
Pertanyaan itu dilontarkan Sukri Umar kepada sejumlah awak media usai melakukan rapat Pansus, dalam rangka membahas penyelesaian masalah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Sulbar, Rabu (04/03/20).
“Yang pasti ada sesuatu yang merasukinya sehingga tidak mau datang disini,” kesal Sukri.
Menurut Sukri, Sekprov yang dulu ia kenal sudah berbeda dengan Sekprov yang sekarang “Setau saya beliu itu orangnya rasional, tokoh akademisi yang harus mengedepankan rasionalitas,” sambungnya.
Itu disampaikan Sukri setelah ia mengakui, pihaknya telah menyurat secara kelembagaan namun rapat yang digelar tidak dihadiri oleh Sekprov. Bahkan menurutnya sudah ditelpon namun tidak diangkat.
Sebelum itu juga disampaikan, pihaknya sudah turun mendatangi sekolah-sekolah, dan faktanya masih kekurangan sekitar 2 Ribu lebih guru.
Oleh karena itu, demi masa depan murid sebagai tanggungjawab pemerintah, maka dianggap perlu untuk dicarikan solusi.
Kemudian sekaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi yang melaksanakan Ujian Kompetisi Guru (UKG) dengan standar nilai yang ditentukan dianggap tidak ideal, sehingga banyak GTT/PTT yang tidak lulus.
Lebih lanjut, mengenai masalah GTT/PTT diakui sangat kompleks sehingga dianggap perlu dicarikan solusi. Pertama soal gaji yang terdaftar sebagai GTT/PTT tidak jelas. Akibat dari ruang fiskal atau keterbatasan keuangan daerah.
Serta pelaksanaan UKG bagi GTT/PTT yang standar nilainya ditentukan tidak ideal dan hasil UKG tersebut sudah ada, tinggal menunggu tandatangan Gubernur.
“Jadi besok atau lusa banyak sekali sekolah yang tidak melaksanakan proses belajar mengajar, karena apabila dipaksakan Gubernur untuk menandatangani ini melalui pertimbangan pak Sekda tanpa menghargai sama sekali Pansus ini, maka yang terjadi murid-murid kita ini tidak belajar,” jelas Sukri.
“Karena misalnya ada satu sekolah yang ikut 20 atau 15, namun yang lulus hanya 2 sampai 3 orang, berarti 2 atau 3 saja yang masuk mengajar bersama kepala sekolah,” sambungnya.
Lebih Lanjut Sukri mengatakan, bila ego yang dikedepankan maka yang korban adalah siswa. Bahkan menurutnya, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan Tim Teknis di Dinas, Tim Terpadu, Para Kepala Sekolah, Guru-guru, GTT bahkan Murid. “Tinggal Pak Sekda yang keras kepala, tidak tau apa yang merasukinya,” sebutnya.
Secara tegas Sukri Umar menyampaikan bila mana persoalan tersebut tidak direspon oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov), maka perseolan tersebut akan sampai di Hak Interplasi dan bahkan Hak Angket.
“Kalo pak Sekda tidak memperhatikan ini, maka lewat kesempatan ini saya sampaikan kepada Gubernur yang terhormat, tabe’ minta maaf, ini akan sampai Hak interplasi dan mungkin Hak Angket,” tutup Sukri. (Adv)
Comment