Kisruh Data Penyintas Gempa Mamuju

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Data calon penerima dana bantuan stimulan dan dana tunggu hunian bagi penyintas gempa, masih menjadi polemik di Kabupaten Mamuju. Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat menemukan banyak data amburadul yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Pemerintah pusat akan menyalurkan dana siap pakai untuk bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa bumi, 15 Januari 2021 lalu.

Kabupaten Mamuju sendiri menerima Rp 209,53 miliar. Masing-masing keluarga bakal menerima dana berdasarkan tingkat kerusakan.

Dari data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju, sebanyak 1.501 unit rumah masuk kategori berat, 3.487 unit rusak sedang, dan rusak ringan sebanyak 4.731 unit.

Adapun rumah yang masuk kategori rusak berat mendapat dana stimulan sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan ringan sebanyak Rp 10 juta.

Sementara dana tunggu hunian akan diberikan kepada warga yang rumahnya masuk kategori rusak berat sebanyak Rp 500 ribu selama enam bulan.

Sayangnya, Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat menilai data yang dikeluarkan Pemkab Mamuju itu tidak akurat. Mereka menganggap pendataan dilakukan asal-asalan dan tidak sesuai fakta di lapangan.

“Data dari Kecamatan Kalukku hingga Tapalang ini bermasalah. 9.719 data rumah ini tidak valid,” jelas juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat, Muh. Irfan Herianto di hadapan awak media, Jumat, 28 Mei 2021 lalu.

Irfan mengungkap, ada beberapa rumah yang harusnya masuk kategori rusak berat namun justru dikategorikan rusak sedang.

Dia pun menyebut, Pemkab Mamuju gagal melakukan percepatan penanggulangan bencana.

Salah satu yang disorot adalah ketiadaan kanal informasi soal penanggulangan bencana gempa Mamuju.

Senada itu, Ketua Netfid Sulbar, Imat Totori mengatakan, pendataan penyintas gempa harus dilakukan secara partisipatif.

“Libatkan publik, NGO, informasi tentang ini harus bisa diakses,” tegasnya.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Pemkab Mamuju agar menunda penyaluran dana, sebelum dilakukan verifikasi data lapangan secara partisipatif.

Reporter: Harly

Editor    : Mediaekspres.id

“Alangkah beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir.”

Adolf Hitler

Comment