MAMUJU,MEDIAEKSPRES.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk penanggulangan Covid-19. Lebih tepatnya, Rp 2,025 miliar.
Anggaran tersebut melekat di Sekretariat DPRD Sulbar. Hal itu disampaikan pimpinan DPRD kepada awak media, Minggu (29/3/2020).
Menurut Ketua DPRD Suraidah Suhardi, dana itu untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di Puskesmas dan seluruh rumah sakit di Sulbar.
Anggaran tersebut juga dialokasikan guna melengkapi kebutuhan Dinkes dan gugus tugas penanggulangan Covid-19.
Sementara Wakil Ketua DPRD, Abd. Halim mengatakan, anggaran tersebut merupakan inisitaif seluruh anggota legislator.
“Banyak tim medis yang mengeluhkan ketiadaan APD dan suplemen,” ujarnya.
“Memang dari info kami dapat, penanggulangan Covid-19 ini teekendala karena keterbatasan anggaran,” sambung Halim lagi.
Senada itu, Wakil Ketua Abdul Rahim mengatakan, keadaan tim gugus di lapangan sangat memprihatinkan, dilihat dari sisi anggaran dan kebutuhan APD.
Ia meminta pihak eksekutif lebih serius menghadapi pandemi Corona. “Pemerintah tidak boleh main-main, seluruh kebutuhan harus dipastikan terpenuhi!” tegasnya.
Rahim mendesak eksekutif segera mencairkan anggaran khusus penanggulangan Covid-19 — dan tidak terbelenggu mekanisme.
“Bukan lagi waktunya rapat, koordinasi, atau analisis lapangan karena ini sudah darurat,” tambahnya.
Kritik tajam lembaga legislatif pun datang dari anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar.
“Jumlah 2 miliar ini sebenarnya kecil dibanding daerah lain. Tapi yang lebih lucu lagi, eksekutif hanya menganggarkan Rp 860 juta untuk Covid-19,” sindir Sukri.
Ia mengatakan, Sekda Provinsi Sulbar seakan mengisolasi anggaran.
“Eksekutif begitu pelit padahal ini uang rakyat. Pengadaan (masker dan disinfektan) harus ada untuk rakyat. Jangan isolasi anggaran!” ketusnya.
Anggota DPRD Sulbar lainnya, Hatta Kainang menambahkan, penentu saat ini ada di pihak eksekutif sebagai eksekutor kebijakan.
Dirinya berharap anggaran yang digelontorkan DPRD tersebut cepat direalisasikan.
“Bolanya ada di eksekutif,” pungkasnya (Adv)
Comment