MAMUJU,- Aliansi OKP dan BEM Sulawesi Barat akan melakukan demonstrasi jilid ke delapan di kantor Gubernur Sulbar.
Mereka melakukan demonstrasi pada momen pelantikan presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Tuntutan mereka tentu masih dengan tuntutan sebelumnya, yaitu mendesak Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin untuk menemui aliansi.
Mereka menginginkan agar Pj. Gubernur Sulbar menemui massa aksi, guna membacakan dan menyampaikan tuntutannya dihadapan pj. gubernur Sulbar.
Aksi unjuk rasa Aliansi BEM dan OKP Sulbar itu, akan terus mereka laksanakan.
Hal itu ia lakukan, hingga Sampai PJ gubernur Sulawesi Barat dapat mengakomodir tuntutan-tuntutan yang aliansi suarakan.
Ia berjanji akan kembali menjadikan Kantor gubernur lautan massa aksi dan setiap daerah akan bergerak disetiap kabupaten agar PJ gubernur, bersendia menemui aliansi.
“Dan aksi ini akan memuncak di 20 Oktober serentak dengan waktu pelantikan presiden terpilih,” ujar penanggung jawab aliansi, Masril, Sabtu 5 Oktober 2024.
Baca Juga : Tujuh Kali Mahasiswa Demo Beturut-turut, Pj. Gubernur Sulbar Belum Temui Massa Aksi
Baca Juga : Pj. Gubernur Tak Ada di Kantor, Demo Mahasiswa Nyaris Caos
Masril mengkritik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Sulbar, terkait pelaksanaan kegiatan silaturrahmi organisasi kepemudaan (OKP) yang akan dilaksanakan dilantai tiga kantor Gubernur Sulbar, pada Sabtu, 5 Oktober 2024 pukul 15.00 Wita.
Kegiatan silaturrahmi itu, mengangkat tema: “Sulawesi Barat Malaqbi Maju dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Ingklusif”
Undangan tersebut diterima oleh ketua-ketua, OKP dan BEM beredar di group WhatsApp.
Masril menolak untuk menghadiri undangan kegiatan silaturahmi organisasi kepemudaan (OKP) itu, selain karena terbatas, juga tidak sesuai balasan surat undangan yang mere layangkan ke pihak PJ gubernur Sulbar.
Masril menegaskan bahwa tidak akan ada ketua OKP serta ketua BEM yang tergabung dalam aliansi itu.
“Benar ada undangan, tapi kami menolak dan memboikot undangan tersebut,” ujarnya
Ia menganggap bahwa, undangan tersebut tidak lain hanyalah sekedar seremonial yang di adakan oleh pemprov Sulawesi barat.
Lanjut dia, pemrov Sulbar sengaja membuat kegiatan itu, agar kiranya dapat membatasi gerakan yang telah Aliansi BEM dan OKP persiapkan.
Selain itu, menurutnya, akan membatasi aliansi dalam menyampaikan seluruh tuntutan yang mereka gaungkan dalam aksi yang telah ia laksanakan yang sampai pada jilid ke VII.
“Itu jelas satu bentuk penghinaan bagi gerakan yang selama ini kami laksanakan,” jelasnya
Aksi unjuk rasa akan terus mereka laksanakan dengan semangat yang sama dan massa yang akan lebih banyak lagi.
Hal itu ia lakukan, hingga Sampai PJ gubernur Sulawesi Barat dapat mengakomodir tuntutan-tuntutan yang massa suarakan.
Sebelumnya, Pj. Gubernur Sulbar, mengatakan tidak akan melarang para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Hal itu ia katakan karena Pj. Gubernur Sulbar senang dengan kunjungan serta menerima aspirasi kritikan yang disampaikan oleh mahasiswa.
“Apapun kalian sampaikan silahkan. Saya tidak pernah akan melarang adek-adek mahasiswa untuk demo,” ujar pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin di hadapan mahasiswa beberapa waktu lalu.
Lanjut dia mengatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa harus memenuhi regulasi perundang-undangan yang sudah diatur. Dan mengedepankan tata keramah, dalam menyampaikan aspirasi publik karena negara ini adalah negara hukum yang harus di taati dan dipatuhi.
“Boleh setiap hari kalian demo di depan kantor Gubernur. Boleh tidak apa-apa. Apa masalahnya, tapi jangan paksa juga saya tiap hari saya menerima kalian. Yang penting informasimu nyampai ke kita, gitu,” ujar mantan direktur ormas Kemendagri ini. (*)
Penulis : Haidir Hasan/Iksan
Video :
Demo Pj. Gubernur Sulbar, Mahasiswa Caos Dengan Polisi
Comment