Mamuju,- Kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengatasi persoalan ini.
Berdasarkan data BPS angka kemiskinan ekstrim di Sulbar pada Maret 2022, berada diangka 2,94 Pada Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem Sulbar berada diangka 0,75 persen atau turun sebanyak 2,19 persen dalam setahun.
DPD GMNI Sulawesi Barat mengkritik kebijakan PJ Gubernur Sulawesi Barat ditengah kemiskinan ekstrem melanda provinsi ke 33 ini.
Ia mengkritik, tentang APBD Perubahan Provinsi Sulbar, yang mengalokasikan hingga Rp.2 Miliar untuk pengadaan bibit sukun dan Rp.2 Miliar pengadaan bibit durian duri hitam.
Memang selama ini Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin aktif melakukan kunjungan promosi penanaman Bibit Sukun dan Durian. Selain itu, juga bibit Pisang Cavendish dan bibit Kepiting bakau ia galakkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.
Namun ditengah aktifnya program PJ. Gubernur Sulbar itu, mendapat pelbagai kritikan dari sejumlah elemen masyakarat Sulbar.
Salah satunya datang dari ketua DPD GMNI Sulbar, Nur Alam, ia mengatakan kebijakan PJ. Gubernur Sulbar banyak yang kontroversi selain pengadaan bibit yang dianggarkan melulu APBD Perubahan, juga pembebasan lahan bandara yang dilakukan pergeseran.
“Serta kebijakan lainya yang kontroversi yang diduga kebijakan-kebijakan itu hanya untuk menguntungkan pribadinya,” ujar Nur Alam kepada media ini, di Mamuju, Rabu, 4 September 2024.
Baca Juga : Diduga Gegara Program Sukun dan Pisang Cavendish, Beasiswa Dialihkan
Ia mengancam, jika kebijakan-kebijakan Pj. Gubernur iitu terus dilaksanakan, maka DPD GMNI Sulawesi Barat dan aliansi OKP lainnya akan melakukan aksi di Kemendagri untuk meminta Mendagri mengevaluasi PJ Bahtiar Baharuddin.
Dilansir dari media, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin meminta agar APBD Sulbar tahun 2025 fokus mengatasi kemiskinan.
Ia ingin menjadikan penanganan kemiskiman eksrem masuk dalam agenda prioritas setelah ditunjuk jadi penjabat Gubernur di Sulbar.
Program di tahun 2025 mendatang harus pro rakyat, terutama bidang perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan.
“Saya masuk Sulbar Pj Gub akhir Mei, APBD 2024 sudah jalan dan bukan saya yang rencanakan. Makanya saya minta APBD 2025 fokus atasi kemiskinan dan berpihak rakyat bidang tani kebun, peternakan dan perikanan kelautan,” jelas Bahtiar.
Bahtiar mengatakan, Pemda Sulbar harus menyediakan bibit bagi masyarakat untuk dikembangkan.
“Masyarakat harus disediakan bibit unggul holtikultura, bibit ternak unggul atau melalui insenminasi buatan, benih-benih ikan, kepiting dll,” katanya.
Dirinya menegaskan bahwa pemerintah harus lebih fokus kepada cara mengatasi penyebab kemiskinan, ketimbang hanya mendiskusikan angka-angka statistik
Pememerintah Provinsi Sulawesi barat memprioritaskan program pengentasan kemiskinan ekstrem serta penanganan stunting, gizi buruk, dan pengendalian inflasi. (*)
Penulis : Muhammad Iksan
Editor : mediaekspres.id
Comment