Mamuju,- Penyampaian aspirasi bagi mahasiswa hal yang lumrah. Kritikan terhadap pejabat publik patut diapresiasi, hal itu dilakukan berlandaskan karena ketidakpuasan mahasiswa, terhadap kinerja pemerintah yang kurang baik, dalam mengatur tatanan pemerintahan.
Sulbar dibutuhkan pemimpin yang santun dan bijaksana dalam menata pemerintahan, sedikit bicara namun banyak bekerja, memberikan bukti nyata. Mendorong perekonomian maju di Sulbar, sebagai salah satu penyangga ibu kota Nusantara.
Dalam pribahasa mengatakan sosok pemimpin yang mampu membawa daerah ini Maju adalah, pemimpin yang hebat. “Ketika dipuji tak akan terbang dan ketika dicaci, difitnah dan dikucilkan tak akan tumbang,”
Di provinsi Sulawesi Barat, terjadi tragedi dua sosok pejabat publik, melaporkan gerakan mahasiswa yang mengkritik kebijakannya selaku kepala dinas.
Dua kepala dinas tersebut yakni, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Kedua kepala Dinas itu melaporkan Lembaga Fraksi Mahasiswa karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya.
Kedua Kepala Dinas itu, Dr. Suyuti dan Mitthar, bersama bawahannya beranjak ke Mapolresta Mamuju, pada Selasa, 9 Juli 2024, dengan tujuan melaporkan Lembaga Fraksi Mahasiswa, karena telah merasa dirugikan atas tuduhan dari lembaga Fraksi Mahasiswa.
Polisipun telah menerima laporan kedua Kepala Dinas itu.
“Kami sangat menghargai kebebasan berpendapat, namun tuduhan tanpa bukti yang disampaikan dalam aksi tersebut telah merusak integritas dan nama baik kami,” ujar kepala Dinas DKP Sulbar, Dr. Suyuti di depan Mapolresta Mamuju, dikutip dari Sulbarpos.com Selasa, (09/07/2024).
Baca Juga : Massa Demo, Desak Kadisbud Sulbar di Copot
Sebelumnya Lembaga Fraksi Mahasiswa melakukan demonstrasi Berjilid pada tanggal 4 dan 5 Juli 2024, di kantor Gubernur Sulbar. Massa dari Fraksi Mahasiswa itu, menuntut kepada Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin untuk mencopot dua kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulbar. Atas dugaan potensi penyalah gunaan jabatan dan dugaan potensi tindak Korupsi yang dilakuan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar.
Pasalnya bantuan peralatan untuk nelayan yang bersumber dari APBD Sulbar 2024 disimpan di rumah pribadi Kepala Dinas DKP Sulbar. Olehnya itu, Fraksi Mahasiswa meminta agar bantuan untuk kelompok nelayan itu, disimpan di kantor DKP Sulbar.
Baca Juga : Tak Miliki Gudang dan Khawatir Hilang, Kadis DKP Sulbar Simpan Bantuan Kelompok di Ruko Miliknya
Sementara itu, kritikan yang dilayangkan Fraksi Mahasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan Sulbar, terkait tata kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBD 2024. Fraksi menduga adanya interpensi Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, menitip pekerja ke Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, tahun anggaran 2024.
Fraksi Mahasiswa tidak menginginkan kalau Proyek pekerjaan untuk pembagunan mutu sekolah dikerja asal-asalan, seperti kejadian tahun lalu, banyak sekolah di Sulbar yang pengelolaan pembagunannya asal-asalan.
Fraksi Mahasiswa Bertemu Pj. Gubernur Sulbar
Pucuk di cinta ulam pun tiba, Fraksi Mahasiswapun bertemu Pj. Gubernur Sulbar di salah satu warung kopi di Mamuju, pada 5 Juli 2024.
Bahtiar Baharuddin menyambut baik mahasiswa dan berdialog kurang lebih 20 menit lamanya.
Ketua Fraksi membacakan tuntutannya dihadapan PJ. Gubernur Sulbar. Bahtiar Baharuddinpun merespon dan akan mengevaluasi tuntutan Mahasiswa dan akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar.
Eks PJ. Gubernur Sulsel itupun mengajak Fraksi Mahasiswa untuk bertemu ulang pada hari Senin, 8 Juli 2024 dan meminta mahasiswa untuk membuktikan tuntutannya.
Baca Juga : Pj. Gubernur Akan Evaluasi Kadis Pendidikan dan Kadis DKP Sulbar
Dari hasil penulusuran, agenda pertemuan antara PJ. Gubernur Sulbar dan Fraksi Mahasiswa tidak terjadi, informasi yang diperoleh PJ. Gubernur Sulbar tidak berada di Sulbar. Sehingga Fraksi Mahasiswa akan melakukan demonstrasi lagi untuk membawa data bukti dugaan pelanggaran Dinas Pendidikan dan Dinas DKP Sulbar dihadapan PJ. Gubernur Sulbar.
“Kami akan melakukan aksi demonstrasi kembali jilid ke tiga. Namun aksi kali ini dengan membawa data dugaan pelanggaran Dinas Pendidikan dan Dinas DKP Sulbar,” ujar ketua Fraksi Mahasiswa Alim Bahri kepada mediaekapres.id, di Mamuju, Selasa, (9/7/2024).
Puluhan OKP Gayung Bersambut Beri ‘Kecaman’
Usai laporan Dua Kadis di Pemrov Sulbar itu, terhadap Lembaga Fraksi Mahasiswa, puluhan OKP beri komentar. Mereka beranggapan bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap aktivis dan mahasiswa.
Ketua OKP itu mengatakan, bahwa unsur pencermaran nama baik itu di dalam KUHP di pasal 310 KUHP dan pasal 433 RKUHP bahwa “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”(310 KHUP) dan Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.(433rkhup).
“Gerakan demonstrasi itu adalah untuk kepentingan umum dan Mahasiswa selalu memakai Asas praduga tak bersalah. Ini menandakan pejabat publik kita anti kritik dan bermental preman,” ujarnya
Mahasiswa kesehatan ini juga angkat bicara, Gerakan Mahasiswa sejatinya adalah gerakan yang murni atas keberpihakan mahasiswa terhadap rakyat untuk melawan kezaliman oligarki dan merupakan sebuah gerakan idealis terhadap kaum pemerintahan.
“Kami sangat yakin apa yang dilakukan teman-teman fraksi mahasiswa Sulbar datang dari masyarakat. Saya yakin ini adalah upaya teman-teman untuk memperlihatkan keadilan di Sulbar untuk melawan kezaliman,” ujar Tiara (*)
Tonton Video Demonstrasi :
Comment