Mamuju,- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Massifkan pengawasan pelaksanaan Pemuktahiran data Pemilih dengan menurunkan semua staf Bawaslu Kabupaten, untuk melakukan Pengawasan Coklit di semua kecamatan.
Hal itu dilakukan dengan tujuan kawal hak pilih, serta memastikan pelaksanaan coklit sesuai prosedural dan Mekanisme Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh Pantarli.
Sebelum diturunkan, terlebih dahulu staf Bawaslu Kabupaten melakukan bimbingan teknis, yang dipandu langsung oleh kordinator divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Mamuju Tengah, Supriadi.
Supriadi melakukan dengan metode diskusi permasalah yang berpotensi akan terjadi dipelaksanaan pencocokan dan penelitian. Lalu kemudian di jelaskan tujuan pengawasan serta syarat syarat penyelesaian masalah yang berpotensi akan terjadi kembali di coklit ini.
“Kami tidak ingin terulang kembali seperti pemilu 2024. Ada masyarkat di TMS kan dan di hapus namanya dari daftar pemilih, karena kurang cermatnya proses coklit yang dilakukan oleh petugas coklit di lapangan,” Ujarnya, pada Jum’at, (5/7/2024).
Lanjut, Bawaslu Mamuju Tengah juga telah melakukan pemetaan Kerawanan pilkada. Ia bercermin dari Indeks Kerawanan Pemilu kemarin, dalam pemetaan Kerawanan tersebut ada 11 indikator Rawan menurut Bawaslu Mamuju Tengah.
Salah satu kerawanan tersebut ada pada Pemuktahiran Data Pemilih. Untuk itu hal demikian harus lebih massif lagi pengawasan yang dilakukan.
Pada rapat dan bimbingan teknis yang dilakukan, turut hadir ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, Rahmat Muhammad.
Ia menjelaskan beberapa pengalaman yang terjadi di Pemilu kemarin, dan berharap tidak ada yang terulang di pemilu yang akan datang dengan kasus yang sama di TMS kan tetapi memenuhi syarat.
“Bawaslu memiliki peran penting memastikan segala sesuatu yang dilakukan oleh pantarli, betul – betul sesuai mekanisme tatacara dan prosedural. Mengingat jumlah pengawas kita terbatas, untuk itu perlu memang di turunkan staf Bawaslu Kabupaten dengan cara melekat dan melihat langsung pengawasan tersebut,” Tegas Rahmat.
Dengan turunnya semua staf, minimal dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, karena kami dapat mengingatkan langsung jika terjadi permasalah yang terjadi dilapangan. Di samping itu, pelaksanaan uji petik tetap berlangsung terus menerus untuk memastikan semua berjalan sesuai mekanisme yang ada. (*)
Comment