MAMUJU,MEDIAEKSPRES,id- Kehadiran Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Sulbar, agar dikerjakan berbasis data.
Karena luas wilayah Sulbar lebih 3 juta hektar, hutan lebih 1 juta hektar, dan non hutan 586 ha. Luas itu dinilai tidak memiliki luas wilayah yang cukup untuk penyediaan PSU.
“Artinya cuman kurang lebih 0,8 persen total luas Sulbar, bagi sebuah produksi sangat kecil. Makanya bisa jadi menyebabkan produktivitas tidak begitu bagus,” ujar Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Sulbar, di Graha Sandeq, Rabu (15/02/2023).
Dengan pemaparan Data Desa Presisi (DDP), sekaligus menyesuaikan data terkait kawasan rumah kumuh di Sulbar. Akmal Malik berharap hadirnya PSU di wilayah Sulbar dapat mengurangi kawasan kumuh.
Selain itu, ia meminta penterjemah terhadap kawasan kumuh dapat disinkronisasi untuk penyediaan sarana dan prasarana.
“Tolong diperjelas terminologi agar bisa melakukan pembangunan secara jelas. Agar intervensi stunting dan kemiskinan ekstrim dapat ikut diatasi. Butuh kejujurannya antara pemerintah Provinsi dan kabupaten dalam mengintervensi PSU di Sulbar,” jelas Akmal
Penulis : (Rilis Humas)
Editor : mediaekspres.id
Comment