JAKARTA, MEDIAEKSPRES.id – Wacana pelaksanaan vaksinasi berbayar menuai pro kontra. Program tersebut dianggap memberatkan masyarakat, terlebih di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi.
Menurut anggota DPR RI, Suhardi Duka, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tersedia untuk vaksin.
Rakyat harusnya berhak menerima vaksin secara gratis.
“Kami di Banggar DPR RI sudah sepakat dengan itu. Rakyat berhak dapat vaksin gratis,” ujar politikus Demokrat itu via telepon, Kamis, 15 Juli 2021 lalu.
Ia mengatakan, program vaksin berbayar sudah berbeda dari perencanaan anggaran yang disepakati DPR dan Kementerian Kesehatan.
Apalagi, Kementerian Kesehatan tak pernah menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Banggar.
Namun begitu, politisi yang akrab disapa SDK itu memberi pengecualian jika vaksin berbayar ditujukan pada masyarakat ekonomi menengah ke atas.
“Pada prinsipnya, saya menolak kalau masyarakat umum disuruh bayar vaksin. Dan ini harus jelas ditujukan kepada siapa. Kalau ekonomi menengah ke atas, berpenghasilan Rp 10 juta ke atas. boleh-boleh saja,” jelasnya.
Regulasi dan Sosialisasi untuk Gencarkan Vaksinasi
Suhardi pun mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden jika ingin mempercepat pelaksanaan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Lambatnya progres vaksinasi ini bukan karena vaksin tidak ada, tapi banyak masyarakat tidak mau divaksin.”
“Jadi harus ada Inpres dan gencar sosialisasi, apalagi masyarakat saat ini bingung dengan banyaknya informasi hoaks di media sosial,” jelas legislatif asal Sulawesi Barat tersebut.
Penjelasan Menkes
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa vaksin berbayar atau Vaksinasi Gotong Royong Individu merupakan opsi untuk masyarakat untuk memilih vaksin tersebut atau tidak.
“Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7) dialnsir dari Kemkes.go.id
Vaksinasi Gotong Royong diperluas untuk individu karena banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
“Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,” kata Menkes.
Ada juga beberapa Warga Negara Asing (WNA) yang sudah tinggal di Indonesia bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu, namun akan dimulai di saat vaksin pemerintah sudah mulai masif.
Menkes Budi menyebut stok vaksin bulan Juli akan ada 30 juta dosis, bulan depan akan dapat 40 juta dosis, dan seterusnya 50 juta dosis, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar.
“Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya semuanya tersedia,” kata Menkes.
Untuk diketahui, belakangan program vaksin berbayar ini dikaji kembali oleh pemerintah setelah mendapat hujan kritik.
Reporter: Harly
Editor : Mediaekspres.id
Comment