MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Keputusan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi untuk menghapus ribuan tenaga kontrak mendapat respons negatif dari DPRD.
Ketua Komisi 1, Sugianto mengatakan, masih banyak isu krusial yang bisa dijadikan prioritas oleh Pemkab Mamuju.
“Saya tak habis pikir jika penghapusan tenaga kontrak yang dijadikan prioritas saat ini,” kata Sugianto via telepon, Kamis, 21 April 2021.
Baca juga:
Menurut Sugianto, pemerintah daerah seharusnya terlebih dulu menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Setelah itu baru kita bicara program apa yang kita mau lakukan,” sambungnya.
Pernyataan BKD soal penghapusan tenaga kontrak yang sesuai hasil analisis kebutuhan dan minimnya PAD, dinilai Sugianto sebagai alasan tak berdasar.
Ia merasa keputusan tersebut cenderung tiba-tiba.
“Alasan kale, kalau memang karena analisis kebutuhan atau karena PAD, kenapa tidak dari dulu dilakukan,” cetusnya.
Sugianto juga mengingatkan bahwa BKD pernah pasang badan dan menjamin tidak akan ada penghapusan tenaga kontrak, pada masa pemerintahan Habsi Wahid lalu.
Dirinya khawatir, keputusan bupati saat ini bisa melukai hati para tenaga kontrak.
Untuk itu, jika Pemkab Mamuju tetap ingin menghapus ribuan tenaga kontrak, Sugianto meminta agar dilakukan sosialisasi.
Ia pun menyarankan Pemkab Mamuju sebaiknya fokus pada polemik dana tunggu hunian korban gempa bumi.
Sugianto menyebut, anggaran itu sudah ada di rekening BPBD namun belum disalurkan ke masyarakat.
“Masih banyak yang penting bisa dilakukan oleh pemkab, ini dana tunggu hunian yang sudah ada di rekening BPBD, kenapa belum dicairkan, masyarakat menunggu,” terangnya.
Reporter: Harly
Editor : Mediaekspres.id
“Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan pandangan menjadi kenyataan.”
Warren Bennis
Comment