Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju 2020 yang di-refocusing saat ini, sebelumnya dibahas oleh DPRD dan eksekutif.
“Meski pusat menginstruksikan refocusing anggaran adalah seorang kepala daerah, tapi harusnya ada prinsip sipakatau – saling menghargai,” katanya.
Mirisnya lagi, Mahyuddin mengaku belum mengetahui jumlah anggaran hasil refocusing yang dilakukan pihak eksekutif. Dirinya pun menegaskan bahwa kepala daerah arogan dalam hal tersebut.
Ia juga menyampaikan, banyak laporan dari masyarakat tentang penanggulangan Covid-19 tidak merata. Salah satunya, kata ketua komisi II adalah pembagian sembako tidak sesuai dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan.
Bahkan, Mahyuddin menyebut anggaran Covid-19 ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak.
“Saya melihat anggaran covid ini akan jadi bom waktu. Makanya kita ingin klarifikasinya eksekutor anggaran. Asas transparansi harus ditegakkan,” jelas Mahyuddin.
***
Suara dari Unsur Pimpinan
Tanggapan normatif datang dari unsur pimpinan parlemen Mamuju.
Wakil Ketua II DPRD, Andi Dodi Hermawan menilai, realisasi anggaran Covid-19 Mamuju belum bisa disimpulkan sebagai bukti eksekutif tidak transparan.
Comment